Menko AHY Usulkan Tambahan Rp200 Miliar untuk Kawal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
enteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran Rp200 miliar.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran Rp200 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Usulan ini diajukan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR setelah adanya pagu indikatif tahun 2026 yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
AHY memaparkan bahwa usulan tambahan anggaran ini ditujukan untuk dukungan manajemen dan juga untuk menunjang program-program koordinasi yang dilakukan Kementeriannya.
"Ada empat urusan utama dalam koordinasi Kemenkoinfrastruktur ini. Yang pertama adalah kemerataan pembangunan di kewilayahan termasuk juga agraria dan latar luar, kemudian yang kedua terkait dengan konektivitas, multimoda transportasi," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
"Kemudian yang ketiga tentang infrastruktur dasar dari jalan, jembatan, bendungan, irigasi dan semuanya, dan yang terakhir tentang perumahan dan kawasan permukiman," lanjut AHY.
Dia menambahkan, pihaknya juga harus mengawal program flagship dari Presiden RI Prabowo Subianto di antaranya seperti proyek Giant Sea Wall.
Di sisi lain, AHY menyebut kementeriannya juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat Jakarta-Surabaya.
"Dan yang terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur," kata dia.
"Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," katanya.
Oleh karena itu, AHY mengatakan bahwa pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk anggaran koordinasi, turun ke lapangan dan berbagai upaya lain.
"Sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan Rp115 miliar dengan usulan tambahan Rp200 miliuar, jadi sekitar Rp315,9 miliar untuk tahun 2026 itu mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman dan Banggar dan tentunya juga dari pemerintahan," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)