Mensos Ingin Bantuan Makanan untuk Lansia dan Disabilitas Berlanjut hingga Januari 2023
Mensos ingin program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas berlanjut hingga Januari 2023.
IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ingin program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas berlanjut hingga Januari 2023. Pihaknya pun terus memperjuangkan program itu ke kementerian terkait.
Sejauh ini, program bantuan makanan untuk lansia dan penyandang disabilitas hanya diberikan pada Desember 2022. Namun, Risma khawatir penerima manfaat berharap bantuan makanan itu berlanjut di bulan selanjut.
"Kita takutkan ini bulan Desember 2022 kita bagi yang untuk anak yatim, anak disabilitas, dan lansia. Nah kemudian Januari dia sudah bayangin saja sudah nerima bulan Januari.”
“Waduh saya juga bingung kalau sampai terhambat Januari ini enggak ada, terus gimana," kata Mensos saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu,(21/09/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan jika bantuan makanan itu telah diberikan pada Desember 2022. Otomatis puluhan ribu lansia dan penyandang disabilitas akan bergantung pada bantuan tersebut, sehingga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
"Mungkin mereka sudah menggantungkan karena Desember sudah ada, nanti tiba-tiba setop. Kita terus berjuang, kita bahas terus kadang sampai malam jam 12 malam dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan bahkan mau mengecek ke lapangan enggak apa apa kita ikuti semua," kata dia.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan bahwa dirinya akan melakukan graduasi kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima bansos reguler yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Kami sampaikan untuk graduasi kita akan hitung jadi memang bisa diganti oleh yang lebih miskin. Tapi sebetulnya kita bisa lakukan itu selama kita memantau ini itu kita bisa lakukan perubahan-perubahan itu dengan kondisi lapangan," ujar dia.
Namun dia mengungkapkan permasalahan jika pemerintah mematok pemberian bantuan PKH tetap harus diberikan kepada 10 juta KPM. Dengan demikian dirinya akan menyakinkan pemerintah bahwa Kemensos akan menggraduasi penerima dan memberikan bantuan lainnya seperti bantuan usaha atau peralatan agar lebih mandiri dan keluar dari kemiskinan.
"Yang menjadi masalah adalah saat kemudian kita harus dipatok 10 juta. Kita akan bicara soal itu supaya kita bisa yakinkan saat ini sudah kita persiapkan 500 lebih untuk dia bisa graduasi. Keluar dari itu dengan bantuan mandiri, bantuan modal, bantuan peralatan seperti itu kira-kira," ujarnya.
Seperti diketahui, Kemensos mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar Rp400 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk tiga jenis bantuan baru yang akan dicairkan pada Desember 2022 yaitu bantuan langsung tunai (BLT) yatim piatu, bantuan makanan untuk lansia dan penyandang disabilitas.
(FRI)