Mentan Sebut Swasembada Pangan Bisa Terwujud 2-3 Bulan Lagi

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim swasembada pangan bisa terwujud lebih cepat daripada perkiraan awal.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim swasembada pangan bisa terwujud lebih cepat daripada perkiraan awal. Capaian tersebut ditargetkan terealisasi dalam 2-3 bulan ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menyebut, swasembada pangan bakal terwujud antara Desember 2025 atau Januari 2026. Hal tersebut disampaikannya usai rapat bersama jajaran Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

"Kita lihat sekarang, alhamdulillah atas gagasan Bapak Presiden, kemudian mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan mimpi kita swasembada pangan jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan," katanya.

Mentan menyebut, percepatan swasembada pangan ini tidak lepas dari sejumlah langkah strategis yang dijalankan pemerintah serta dukungan seluruh pihak terkait. Salah satunya berkat distribusi pupuk yang lancar disalurkan hingga ke tangan petani.

"Alhamdulillah pupuk sudah lancar. Regulasinya yang mengikat 145 itu sudah dicabut. Kemudian juga ada 12 kementerian dulu yang harus paraf baru pupuk bisa tiba di lapangan. Ditambah 38 gubernur dan 514, Bupati, Wali Kota Indonesia paraf baru tanda tangan dan paraf baru bisa petani menerima pupuk," kata Mentan Amran.

"Bapak Presiden perintahkan direct (langsung) dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang," ujarnya.

Kendati demikian, Mentan menyebut masih ada beberapa kendala yang harus segera diatasi. Termasuk adanya temuan pelanggaran di ribuan kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi yang bermasalah di berbagai daerah di Indonesia.

Dia mengungkapkan, terdapat ribuan kios yang memainkan harga pupuk bersubsidi lebih tinggi hingga 18–20 persen dari harga seharusnya. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi petani.

“Masih ada keluhan dari petani-petani di seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2.039 kios, distributor, dan pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut,” katanya.

Menurutnya, praktik curang tersebut semula hanya tercatat 30 kasus dalam setahun terakhir. Namun setelah pengembangan penyelidikan, jumlahnya melonjak dan merugikan petani hingga Rp600 miliar per tahun.

"Ini permainan sudah lama. Selama satu tahun terakhir yang dicabut ada 30-an. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu Rp600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan? Kalau 10 tahun kan Rp6 triliun," ujarnya.

Amran menilai tindakan ini sangat merugikan para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional. Da menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi dalam menjaga produktivitas pertanian.

"Karena pupuk adalah, kalau manusia, darahnya pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa tingkatkan produksi," pungkasnya.

(Rahmat Fiansyah)