Menteri Ekonomi di Bawah Koordinasi Airlangga Berkumpul, Bahas Sederet Isu Ini
Beberapa hal yang dibahas merupakan tindak lanjut dari retreat di Magelang dan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
IDXChannel - Menteri Kabinet Merah Putih di bawah komando Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas usulan program Quick Win yang akan dilakukan di masa pemerintahan periode 2024-2029.
Airlangga mengatakan beberapa hal yang dibahas merupakan tindak lanjut dari retreat di Magelang dan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Salah satunya terkait perpanjangan insentif yang saat ini sedang berjalan dan diusulkan untuk dilanjutkan pada 2025, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintha (PPnBM DTP), maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.
"Kemudian juga PPN DTP untuk properti, penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (KUA), dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," kata Airlangga saat konferensi pers yang digelar di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Catatan lain yang juga dibahas dalam rakor, yaitu terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Pemerintah segera mempersiapkan regulasi untuk mendukung UU tersebut.
Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan tersebut.
"Kemudian juga beberapa arahan Bapak Presiden terkait dengan devisa hasil ekspor (DHE). Kami sedang siapkan PP-nya. Kemudian juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hapus buku dan hapus tagih dari bank dan lembaga atau kementerian dan lembaga," kata Airlangga.
Rakor juga membahas mengenai program kerja yang terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi dari program siap bekerja dan kartu prakerja.
Sementara dari Kementerian Perindustrian, diusulkan beberapa program terkait dengan larangan dan pembatasan (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri.
Pemerintah, kata Airlangga, akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail. Kemudian, pengamanan pasar dalam negeri dengan mendorong UMKM agar bisa ekspor.
Kemudian, program-program seperti KUR, Mekaar, dan Makmur akan terus didorong Kementerian BUMN. Pemerintah juga akan mendorong pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat.
"Kemudian dari segi energi, peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioetanol, dan juga yang sedang dibahas dalam Satgas ataupun task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM," kata dia.
Berkaitan dengan investasi, rakor juga membahas tax holiday, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperpanjang kebijakan tersebut.
Pemerintah juga akan memperbaiki sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektorinik atau Online Single Submission (OSS) bersama seluruh kementerian/lembaga yang terintegrasi dalam sistem OSS ini.
Dari segi pariwisata, pemerintah bakal meneruskan program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, di mana salah satunya terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Airlangga berjanji, hal ini akan dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pertamina (Persero).
Terakhir, dari Kementerian Perdagangan, Airlangga memastikan pengamanan pasar dalam negeri dengan perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnerhip Agreement (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan bebas Kanada-Peru (CPFTA).
"Nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP)," kata Airlangga.
(NIA DEVIYANA)