Minyak Goreng Melimpah, Gapki Sebut Kebijakan DMO dan DPO Sudah Tidak Relevan

Kebijakan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng yang meningkat tajam.

IDXChannel - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), menilai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sudah tidak relevan.

Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan kebijakan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng yang meningkat tajam.

Namun, pada kenyataannya saat ini minyak goreng sudah berlimpah dengan harga yang terjangkau, sehingga menurutnya kebijakan DMO dan DPO sudah tidak lagi relevan.

"Kebijakan DMO dan DPO ini seharusnya di review, dipertimbangkan dan dihapuskan dan kita kembalikan normal,"  kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (26/5/2023).

Menurutnya, kebijakan tersebut telah memberikan restriksi terhadap ekspor sehingga berkontribusi menurunkan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO).

"Saya kira harus diperbaiki misalnya terkait dengan DMO dengan adanya rasio DMO itu, itu sebenarnya memberikan restriksi terhadap ekspor," imbuh dia.

Di tengah melemahnya pasar global Fadhil menilai harus ada relaksasi aturan ekspor di dalam negeri untuk meningkatkan kembali volume ekspor CPO.

"Jangan sampai ketika pasar di luar negeri itu agak melemah kita sendiri yang melakukan restriksi yang menurut saya sudah tidak tepat lagi," pungkasnya. (NIA)