ECONOMICS

MPR Minta Sri Mulyani Direshuffle, Istana: Itu Urusan Presiden

Fahreza Rizky 02/12/2021 06:26 WIB

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya.

MPR Minta Sri Mulyani Direshuffle, Istana: Itu Urusan Presiden. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya. Permintaan itu pun mendapatkan reaksi dari Istana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan urusan penghentian atau pencopotan jabatan menteri merupakan urusan Presiden Joko Widodo. Ia tak bereaksi lebih lanjut atas desakan dari pimpinan MPR tersebut.

"Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," ucap Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Sebagai informasi, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendesak Presiden Jokowi memecat Menkeu Sri Mulyani. Musababnya, Bendahara Negara itu memberikan anggaran kepada MPR tidak proporsional. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan.

"Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentiksn saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara," tegasnya.

Sebelumnya, MPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama 10 Pimpinan.

"Menyampaikan pesan dari MPR, hasil dari pimpinan rapat dari jam 10 tadi. Kita rapat mengenai banyak hal, saya diminta untuk menyampaikan ke kawan-kawan," kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel menjelaskan, alasan MPR ingin Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI, padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan.

"Sekarang Anggaran MPR terbatas padahal pimpinan ada 10, anggaran kita juga mengalami penurunan. Padahal dulu waktu pimpinan masih 5 anggaran yang diberi tidak diturunkan," terangnya.

Kemudian, sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR sebanyak 6 kali, sementara yang terealisasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu, sudah ada janji tapi banyak yang batal dilakukan.

"Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentikan saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara," desaknya.

Fadel mengaku, dia bersama pimpinan lain kecewa dengan berbagai sikap yang dilakukan Sri Mulyani terutama ke MPR. Bahkan, beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menkeu.

"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak cakap melakukan kebijakan," desak Fadel. (TYO)

SHARE