Muhammadiyah Ikuti PBNU Terima Tawaran Tambang Batu Bara, Begini Respons PGI

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) merespons keputusan PP Muhammadiyah yang mengikuti jejak PBNU menerima tawaran pengelolaan tambang batu bara.

IDXChannel - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) merespons keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengikuti jejak Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menerima tawaran pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.

Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra kembali menegaskan, lembaganya tidak tertarik mengikuti jejak organisasi keagamaan yang menerima tawaran pengelolaan tambang. Hal itu sudah diputuskan setelah melakukan kajian internal.

"Setelah melalui pengkajian secara mendalam dan komprehensif, PGI tiba pada keputusan untuk tidak ikut melibatkan diri dalam dunia tambang, seandainya ditawari oleh pemerintah. Jelas sekali, masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI," kata Henrek, Senin (29/7/2024).

Selama ini, kata Henrek, aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan, termasuk korban usaha tambang. Jika menerima tawaran tersebut, maka hal itu menempatkan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri sehingga kelak akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral.

"Tentu PGI menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Keputusan Presiden tersebut. Keterlibatan ormas keagamaan dalam tambang ini, jika dikelola dengan baik, juga hendaknya bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan," katanya.

Kendati menolak, Henrek mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi sedikitnya karena dua hal. Pertama, menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola kekayaan negeri ini. Kedua, menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri. 

Namun, kata dia, niat baik Presiden ini juga tidak mudah untuk diterapkan mengingat ormas keagamaan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ini. Apalagi dunia tambang sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas. 

"Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional," ujarnya.

Henrek berharap ormas keagamaan yang menerima tawaran tersebut tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat. Dia juga berharap ormas keagamaan tersebut tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.

"Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya," katanya.

(Rahmat Fiansyah)