Muhammadiyah Terima Jatah Kelola Tambang dari Jokowi, Ini Respons ESDM

Kementerian ESDM merespon kabar yang menyatakan bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespon kabar yang menyatakan bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menerima izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. 

Dadan menjelaskan, sejak kabar itu beredar banyak pihak yang menanyakan hal itu kepadanya. Padahal menurutnya PP itu sudah jelas bahwa pemerintah memang menawarkan IUP kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. 

"Nah, itu juga ada yang tanya ke saya. Kan sudah jelas. Kalau untuk yang Ormas, gitu ya. Kan PP-nya sudah jelas di situ," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024). 

Dadan juga menegaskan bahwa dalam aturan sudah jelas tercantum bahwa urusan IUP ini berada dibawah komando Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

"Ngurusnya kan di sana (BKPM). Nanti ke kita itu kalau sudah jadi. Kita ini nanti pengusahaannya, pembinaannya, pengawasannya. Tapi sekarang pola untuk dari sisi penetapan itu ada di sana, kan begitu," katanya. 

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat atau PP Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya akhirnya menerima tawaran itu salah satunya karena banyaknya pertimbangan. 

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," katanya ketika dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam secara berkali-kali. 

"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," jelasnya. 

Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," katanya. 

Azrul menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PP Muhammadiyah bahwa pembicaraan ini akan dibawah dalam forum yang lebih besar. 

"Ya paling tidak agar warga Muhammadiyah khususnya memahami kenapa Muhammadiyah menerima. Jadi tidak serta-mata menerima," kata Azrul.

(SLF)