Negosiasi Belum Rampung, Korsel Minta AS untuk Perpanjang Masa Bebas Tarif
Korea Selatan ajukan perpanjangan penangguhan tarif AS jelang tenggat 9 Juli 2025. Negosiasi dagang masih berjalan intensif.
IDXChannel – Pemerintah Korea Selatan akan mengajukan permintaan resmi kepada Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang masa penangguhan tarif selama 90 hari yang akan berakhir pada 9 Juli 2025. Korsel menilai proses negosiasi perdagangan dengan AS tidak akan rampung sebelum batas waktu tersebut.
Dilansir Channel News Asia, Senin (30/6/2025), seorang pejabat senior perdagangan Korsel mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi aktif dengan AS. Komunikasi itu agar ada ruang tambahan untuk menyelesaikan pembicaraan terkait paket perdagangan.
"Kami akan mengupayakan agar keputusan perpanjangan bisa diperoleh pada 8 Juli," ujar pejabat tersebut dikutip dari Yonhap News Agency.
Penangguhan tarif ini merupakan bagian dari kesepakatan sementara yang dicapai akhir April lalu, saat Korsel dan AS sepakat merancang paket perdagangan untuk meredam dampak kenaikan tarif AS. Sejak saat itu, telah digelar tiga kali diskusi teknis dan satu kali pertemuan tingkat tinggi.
Pejabat tersebut juga menambahkan beberapa negara mitra dagang AS lain kemungkinan besar akan menyelesaikan kesepakatan sebelum tenggat waktu. Sementara Korsel kemungkinan dapat perpanjangan tergantung pada progres negosiasi masing-masing.
Dalam pertemuan terakhir, pemerintah AS disebut lebih banyak menyoroti hambatan non-tarif dari sisi Korsel. Sebab, sebagian besar produk ekspor AS sudah menikmati tarif nol persen berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah berlaku sebelumnya antara kedua negara.
Selain tarif dan hambatan dagang, kurs mata uang won terhadap USD juga menjadi isu krusial dalam jalur negosiasi terpisah. Amerika Serikat menyoroti kemungkinan adanya manipulasi nilai tukar yang berdampak pada neraca perdagangan bilateral.
Tidak hanya itu, isu pembagian biaya pertahanan turut menjadi pembahasan penting, terutama mengingat kehadiran sekitar 28.500 personel militer AS di Korea Selatan. Presiden AS Donald Trump kerap menyuarakan keberatannya atas pembagian beban biaya tersebut yang dinilainya tidak proporsional.
(Ibnu Hariyanto)