Outlook 2023, Sektor Konstruksi Masih Banyak 'Beban' 

BPS mencatat sektor konstruksi pada triwulan III 2022 tumbuh 4,72 persen secara kuartalan, jauh lebih baik dibanding kuartal sebelumnya.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor konstruksi pada triwulan III 2022 tumbuh 4,72 persen secara kuartalan. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal II sebelumnya yang -6,05 persen (qtq). 

Pertumbuhan sektor konstruksi tersebut dipengaruhi oleh maraknya proyek-proyek pemerintah yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMN).

Sementara, pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara kuartal sepanjang tahun 2022 tumbuh positif, setidaknya yang tercatat hingga kuartal III 2022. Pada kuartal I ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, kuartal II 5,45 persen dan kuartal III tumbuh 5,72 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, sepanjang tahun 2022 realisasi belanja hingga bulan Desember mencapai 93,6 persen atau setara Rp125,9 triliun dari total Rp125,9 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi, pihaknya berkomitmen dalam proses pengadaan menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN). Menutup penggunaan komponen produk dalam negeri penting untuk menjaga roda ekonomi nasional. Kementerian PUPR menyebut capaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022 mencapai angka sebesar 93,4 persen atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.

Adapun beberapa Infrastruktur yang sudah dibangun dan diresmikan sejak Januari hingga Juli 2022, seperti sektor Sumber Daya Air (SDA) terdapat 10 Infrastruktur yang sudah diresmikan. Sedangkan untuk Jalan dan Jembatan terdapat 6 proyek yang sudah rampung.

Kemudian sektor permukiman atau bidang Cipta Karya terdapat 4 proyek yang diresmikan. Selanjutnya sektor perumahan terdapat 2 proyek yang rampung dan diresmikan pada tahun 2022.

Bagaimana untuk tahun 2023? Kemeterian PUPR mendapatkan tugas khusus dari Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Secara khusus penggunaan anggraan tahun 2023 akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan-pembangunan yang sudah mulai konstruksi, atau bisa dikatakan pada tahun 2023 bakal minim kontrak-kontrak pengerjaan baru.

Melalui Perpres tersebut, Kementerian PUPR mendapat 21 tugas untuk melakukan rehabilitasi Infrastruktur di sektor sumberdaya air, cipta karya, bina marga, hingga perumahan. Meski demikian dengan minimnya kontrak baru baru tahun 2023, Menteri Basuki masih optimis industri konstruksi masih bisa tumbuh positif pada tahun 2023. 

"Saya kira kalau pemeliharaan dan rehabilitasi itu bukan tidak butuh kompenen konstruksi," kata Menteri Basuki saat ditemui MNC Portal di JIExpo Kemayoran akhir tahun 2022 lalu.

Selain itu menurutnya adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga bisa menjadi katalis positif dalam mendorong sektor konstruksi di tanah air. "Kita memang selektif, tetapi bukan berarti tidak ada pembangunan baru, Presiden memerintahkan banyak sekali, bukan berarti tidak tidak ada pembangunan baru," sambung Menteri Basuki.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Umum 8 BPP GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Seluruh Indonesia) Didi Aulia mengatakan pertumbuhan industri konstruksi pada tahun 2023 masih menghadapi beberapa tantangan besar. Pertama minimnya kontrak baru yang disebutkan jasa konstruksi, biaya material yang saat ini cukup naik, keniakan suku bunga, hingga peningkatan upah minimum.

"Kalau BBM naik semuanya akan naik, terutanya suply barang, dan ongkos ngangkut semen pasti naik, kemudian untuk percepat pengerjaannya juga kontraktor menggunakan duit bank, ketika bunganya tinggi, ditambah adanya keniakan upah pekerja," ujar Didi saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (7/1/2023).

Akan tetapi menurutnya hingga saat ini belum ada keputusan untuk menaikan harga jasa konstruksi. Bahkan ketika ada proyek yang ditenderkan pemerintah pun terkadang harganya cukup mepet dengan selisih keuntungan, hal ini yang menurutnya menjadi tantangan pertumbuhan industri konstruksi tahun 2023.

"Upah naik, materinya naik, sementara tendernya banting-bantingan harga lagi, kita lihat tender sekarang 80 persen ada 82 persen (menawarkannya) itu kan udah gila, terus cari untungnya dari mana," lanjutnya.

Sedikit menggeser tantangan dari urusan makro ekonomi, Didi mengatakan salah satu yang masih menjadi PR dalam mendukung pertumbuhan industri konstruksi adalah objektivitas dalam memilih tender, khususnya untuk pengerjaan yang ada di daerah-daerah. Sebab hal tersebut yang terkadang luput dari perhatian pusat. Padahal mekanisme pengadaan jasa melalui pengadaan elektronik atau online, namun yang terjadi dilapangan kadang tidak se- transparan yang diceritakan.

"Like and dislike pasti ada lah (dalam memilih kontraktor), itu akan mempengaruhi siapa yang mendapat pekerjaan di daerah, itu sudah umum, tidak perlu ditutupi, misal si ini orang pak bupati, itu bukan, itu menajdi hambatan bagi dunia konstruksi," kata Didi.

Didamping itu munculnya kontraktor asing juga menjadi tantangan bagi para pelaku konstruksi dalam negeri sendiri. Hal tersebut yang menurut Didi perlu perhatian khusus dari pemerintah, sebab kontraktor dari luar membawa modal yang cukup kuat, muali dari keuangan, hingga teknologi yang dibawa. Dalam hal ini Didi tengah menanti keberpihakan pemerintah terhadap pelaku jasa konstruksi anak bangsa agar dapat bersaing dengan pelaku dari luar.

Pada tahun 2023, Didi sebagai pelaku di industri jasa konstruksi mengharapkan pemerintah di eksekutif dan legislatif bisa mengajak para pelaku konstruksi berdiskusi bersama untuk bersama mencari solusi untuk pertumbuhan industri konstruksi.

"Ayolah kita mengobrol, kalau ada kontraktot baik kasih dia pekerjaan, kalau ada kontraktor nakal, hukum dia, kita punya Komisi V DPR RI, ada LKPP ada Kementerian PUPR, Bappenas, Kemenko Perekonomian, kita bahas untuk memajukan industri konstruksi tahun ini," pungkasnya. (RRD)