Pajak Film akan Distandarkan, Erick Thohir: untuk Dorong Industri Perfilman RI

Erick menilai melalui standarisasi, seluruh pajak film yang ditanggung akan sama nilainya. Hal itu bisa mendorong industri perfilman Indonesia.

IDXChannel - Pemerintah tengah menggodok aturan baru perihal pajak perfilman di Indonesia. Salah satu poinnya terkait standarisasi atau penyelarasan pajak di seluruh bioskop tanah air. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menko Marves Ad Interim, Erick Thohir, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian merupakan aktor di balik usulan dan rumusan kebijakan penyelarasan pajak film itu.

Erick menilai, melalui standarisasi, seluruh pajak film yang ditanggung akan sama nilainya. Dengan begitu, tidak ada perbedaan angka yang akan dibayarkan. 

“Nah itu, saya waktu itu sebagai Menko Marves Ad Interim bersama Pak Tito mencoba menyelaraskan, paling tidak pajak film untuk daerah itu sama semua, jangan berbeda-beda,” ujar Erick saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, perlu regulasi yang sehat untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional. Salah satunya, dengan tidak memberatkan pajak kepada industri kreatif yanh dimaksud. 

Market share atau pangsa pasar film di dalam negeri sangat potensial. Karena itu didorong agar bisa tumbuh lebih dari 64 persen. Erick memandang potensi ini akan menjadi stimulus bagi income atau pendapatan di daerah.

“Daerah menginginkan tambahan income, tetapi kan sebenarnya penambahan income daripada untuk daerah sendiri justru lebih banyak film yang diputar itukan nambah income juga, bukan karena pajak yang tinggi,” paparnya. 

“Sehingga film nasional bisa berkembang, kembali bisa tumbuh 64 persen lagi dari market share dengan jumlah yang lebih banyak lagi, pemasukan lebih banyak lagi, hitung saja,” lanjut dia.

Tak hanya itu, pemerintah melalui Perum Produksi Film Negara (PFN) juga mendorong adanya pembiayaan bagi industri film. Ada beberapa skema yang dapat ditempuh, salah satunya dengan menggandeng para investor.  

Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia.

Skema pendanaan lain bisa dilakukan melalui alokasi anggaran yang berasal dari penjualan tiket bioskop. Soal ini Erick belum merinci lebih jauh lagi. 

“Dan itulah nanti daripada sudah pajak yang merata, nah nanti sebagian dana dari tiket bioskop kita akan masuk ke pendanaan film nasional,” pungkasnya.

(FRI)