Pasca Diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara Siap Tambah Rute LDF

Akuisisi dilakukan ASDP sebagai rencana jangka panjang untuk memastikan perusahaan tetap sehat dan dapat terus melayani lintas perintis.

IDXChannel - PT Jembatan Nusantara dipastikan bakal segera menambah lintasan untuk kinerja bisnisnya di sektor lintas penyeberangan jarak jauh (Long Distance Ferry/LDF).

Langkah tersebut menjadi aksi korporasi terbaru yang bakal dilakukan perusahaan pasca diakuisisi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Februari 2022 lalu. Akuisisi dilakukan ASDP sebagai rencana jangka panjang untuk memastikan perusahaan tetap sehat dan dapat terus melayani lintas perintis.

"Dalam waktu dekat, Jembatan Nusantara akan mengoperasikan lintas Surabaya-Ende dengan menggunakan KM Mahkota Nusantara, dengan jarak 575 mil, ditempuh selama 58 jam," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin, Minggu (15/1/2023).

Saat ini, total jumlah lintasan tercatat sebanyak 311, di mana 70 persen adalah lintasan perintis. Lebih lanjut, demi mendukung keberlanjutan pelayanan ASDP, maka perusahaan memastikan keseimbangan layanan baik lintasan perintis maupun komersial.

Dengan mengakuisisi Jembatan Nusantara, ASDP mendapatkan tambahan sebanyak 53 unit armada dan mengoperasikan 6 lintasan LDF. Sebagai negara kepulauan, peningkatan fasilitas dan pelayanan dari industri perkapalan, pelabuhan, maupun penyeberangan, merupakan sebuah keharusan.

Sebelum akuisisi, ASDP telah memiliki 166 unit kapal, dan setelah akuisisi menjadi 219 unit kapal, sehingga membuat ASDP menjadi operator penyeberangan dengan jumlah kapal ferry terbanyak di Indonesia, bahkan dunia.

Melalui Jembatan Nusantara, Shelvy menyatakan bahwa ASDP mendukung penuh upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik nasional hingga mencapai 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 mendatang.

Nilai persentase tersebut merupakan target lanjutan dari pemerintah, yang sebelumnya telah mampu menekan biaya logistik nasional dari semula 23,5 persen dari PDB pada 2018 lalu, menjadi 22 persen dari PDB pada posisi saat ini.

"Ke depan, kami mendukung pemerintah yang telah menargetkan penurunan biaya logistik hingga 17 persen dari PDB pada 2024," tegas Shelvy. (TSA)