Pecah Rekor, Calon Pekerja Migran ke Korsel Tembus 35.508 Orang
Minat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja ke Korea Selatan (Korsel) melalui program Goverment to Goverment (G to G) sangat besar.
IDXChannel - Minat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja ke Korea Selatan (Korsel) melalui program Goverment to Goverment (G to G) sangat besar. Pada tahun ini, jumlah pendaftar mencapai 35.508 orang.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan angka tersebut merupakan jumlah terbanyak sejauh ini dan menjadi rekor baru.
"Ini pecah rekor, pendaftar menembus angka 35.508 calon pekerja migran Indonesia. Dulu pernah kita mengalami tertinggi itu hanya 24.000, bahkan 2021 hanya 19.000," ujar Benny saat melihat langsung proses verifikasi dokumen untuk calon PMI angkatan 2023 di Kantor BP3MI Jabar, Kota Bandung, Jumat (20/1/2023).
Menurut Benny, tingginya angka pendaftar ini merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat agar memilih bekerja ke luar negeri secara legal.
Benny juga mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak perbaikan dalam proses rekrutmen PMI. Sebelumnya, kata Benny, mekanisme rekrutmen sangat menyulitkan calon PMI.
"Dulu praktiknya tidak adil, diskriminatif, bisa dibayangkan," ujarnya.
Sebagai contoh, kata Benny, proses verifikasi dokumen hanya dilakukan di Semarang dan Bandung.
"Bagaimana orang Papua, Maluku, Sulawesi hanya untuk verifikasi dokumen, hanya untuk membawa kurang lebih 10 lembar dokumen yang prosesnya hanya butuh 10 menit untuk satu orang, dia menghabiskan biaya tiket dari Papua pulang pergi Rp10 juta. Itu yang dinamakan diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan," paparnya.
Selain verifikasi, proses medical check up pun menurutnya sempat menjadi masalah. Dalam pelaksanaannya, medical check up dulu hanya dilakukan di wilayah Cirebon, Jakarta, dan Semarang.
"Setelah verifikasi dokumen dia balik lagi ke kampung halaman. Medical check up datang lagi. Dilaksanakan di Cirebon, di Jakarta dan Semarang, padahal medical check up itu biayanya hanya Rp800 ribu. Untuk apa seseorang dari jauh, dari timur, Maluku, Papua, Sumatera, Kalimantan, harus datang ke Jawa hanya untuk medical check up yang biayanya Rp800 ribu?" bebernya.
Oleh karenanya, pihaknya telah memperbaharui semua proses verifikasi, termasuk medical check up sehingga lebih memudahkan para calon PMI.
"Sekarang verifikasi dokumen dilakukan di masing-masing provinsi, tidak perlu datang ke Jawa. Medical check up dilakukan di rumah sakit daerah, tidak perlu dilakukan di Jawa. Itu transformasi perubahan besar sedang kita kerjakan. Dulu kita tahu kenapa di pusatkan, bau-baunya kan bisnis, sekarang sudah era terbuka, gak boleh," tegasnya.
Benny mengatakan, tahun lalu, PMI yang ditempatkan di Korea Selatan mencapai 12 ribu orang. Jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menembus angka 5 ribu hingga 7 ribu orang per tahun.
"Mudah-mudahan dengan animo masyarakat berangkat ke negara penempatan secara resmi bertambah banyak. Ini akan mengurangi mereka yang nanti menjadi korban penempatan ilegal," katanya.
Benny menyebut, nantinya, para calon PMI ini akan ditempatkan di dua sektor yakni di fishing dan manufactur.
"Karena memang Korea baru membuka untuk dua jabatan itu. Di luar G to G, ada juga program B to B yang ditempatkan oleh perusahaan. Ini lagi seksi (untuk jabatan) welder. Welder itu pekerja yang memiliki keahlian las," terangnya.
Benny menambahkan, gaji yang akan diterima para PMI yang bekerja di Korea Selatan pun terbilang cukup tinggi, sebesar 20-30 juta. "Ini (gaji) Rp23 juta hingga Rp30 juta, sangat tinggi," sebutnya.
Lebih lanjut Benny mengatakan, PMI kini mendapatkan banyak perlakuan istimewa. Hal itu tak lepas kampanye yang terus dilakukan terkait bagaimana negara memberikan jaminan kepada anak bangsa yang bekerja ke luar negeri. Sepanjang melalui jalur resmi, negara akan memberikan banyak fasilitas.
"Perlakuan istimewa, fasilitas juga disiapkan untuk mereka, pelepasan mereka dipimpin oleh pejabat tinggi negara," katanya.
"Indonesia sudah memulai itu, bahkan presiden pernah melepas. Nah ini perlakuan hormat kepada mereka yang disebut dengan pahlawan devisa. Orang-orang penting yang menyumbang ekonomi dan APBN melalui devisa yang sangat besar," tambah dia.
Benny mengatakan, dari total 35.508 calon PMI yang mendaftar, hanya 18.000 calon PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan pada 2023 ini.
"Tahun ini yang berangkat akan mencapai 18.000-an. Jadi ini kompetisi, mereka dari 35.000 ke 18.000 untuk Korea saja," imbuhnya.
Pada 2023, pihaknya menargetkan 300 ribu PMI diberangkatkan ke berbagai negara dan akan bekerja di berbagai sektor.
"Negara banyak, ada Malaysia, Timur Tengah, Jerman sudah mulai, Polandia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Jepang termasuk Korea. Untuk negara lain juga tahun 2022 total kita menempatkan 200 ribu. Padahal target kita 150 ribu karena situasi pandemi Covid-19," tandasnya. (NIA)