Pelindo Buka-bukaan soal Biaya Logistik RI Pasca Merger, Masih Termahal di ASEAN?
Biaya logistik di Indonesia masih menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pelabuhan, PT Pelindo (Persero).
IDXChannel - Biaya logistik di Indonesia masih menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pelabuhan, PT Pelindo (Persero). Sebab, ongkos logistik di Tanah Air disebut-sebut masih lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara (ASEAN).
Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 14,29 persen dan ditargetkan pemerintah bisa ditekan di level 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini agar pertumbuhan makro ekonomi lebih tumbuh agresif lagi.
Group Head Corporate Transformation & Program Management Pelindo Mona Yudika memastikan penurunan biaya logistik jadi fokus utama, setelah penggabungan (merger) Pelindo pada 2021 lalu. Pasca konsolidasi ini, perseroan berupaya memberikan kontribusi agar ongkos logistik bisa berkurang.
"Nah untuk apa sih kita melakukan ini semua? Kita bicara masalah biaya logistik, mungkin kalau ini kita satu pemahaman di Pos Indonesia, jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya logistik," ujar Mona kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).
Pasca merger, Pelindo masih melakukan berbagai inisiatif seperti standarisasi layanan operasional dan digitalisasi. Menurutnya, semakin cepat kegiatan bongkar-muat di pelabuhan, semakin cepat pula pasokan rantai logistik, sehingga menciptakan efisiensi di sisi biaya.
"Artinya kalau kita bicara supply chain, itu pelabuhan itu kan sebenarnya ada di titik ketika barang itu dilakukan bongkar-muat, dari situ bongkar maupun dari sisi muatnya, dari door to port maupun port to door, bagaimana pelabuhan ini bisa memproses kegiatan bongkar muat itu secepat mungkin," kata dia.
Saat ini, jelasnya, skala operasi Pelindo semakin besar, tercatat perusahaan memiliki 71 cabang dengan total lebih dari 110 pelabuhan. Dengan skala operasi yang luas ini, standarisasi layanan membutuh waktu cukup lama.
"Tentunya itu akan memakan waktu, makanya kita punya prioritas, mana pelabuhan yang harus kita lakukan standarisasi terlebih dahulu. Ketika kita sudah melakukan standarisasi, kita mantap dengan prosesnya, orang-orang yang ditransformasi dan sebagainya, baru kita naik tingkatan ke masalah digitalisasi," kata dia.
"Karena kalau kita bicara digital, prosesnya harus kuat dulu, harus fundamentalnya harus duduk dulu di lapangan, orang-orangnya harus di-training terlebih dahulu, baru kita melakukan yang namanya digitalisasi," katanya.
(Dhera Arizona)