Pemerintah Diminta Evaluasi Realisasi Penyaluran KUR yang Baru 59 Persen

Kadin Indonesia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi lembaga keuangan dan perbankan yang ditugaskan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi lembaga keuangan dan perbankan yang ditugaskan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Sebab, KUR yang belum disalurkan pemerintah hingga 30 Oktober 2023 mencapai Rp120 triliun. Artinya, baru terealisasi 59 persen dari total anggaran KUR 2023 sebesar Rp297 triliun.

Ketua Komtap Kewirausahaan Kadin Indonesia Sharmila Yahya mengatakan, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat kendala yang terjadi di internal lembaga keuangan dan perbankan.

"Di 2023 harusnya kan Rp297 triliun, sekarang baru direalisasikan Rp75 triliun berarti sisa Rp120 triliun ya. Jadi ada Rp 120 triliun hingga akhir tahun ini yang belum disalurkan," ujar Sharmila dalam sesi wawancara dengan IDX Channel, Senin (30/10/2023). 

"Nah kami melihat ada KUR ini tidak semata-mata oleh perbankan penyalurannya, tapi ada beberapa lembaga non bank seperti koperasi dan finansial lainnya," lanjut dia.

Sharmila menyebut ada pembagian tugas dari lembaga keuangan dan perbankan saat menyalurkan KUR. Ada persentase yang harus disalurkan kepada UMKM.

"Tapi tinggal mungkin, kita bisa liat realisasi selama ini, kan mungkin selama ini ada pembagian tugas, perbankan berapa persen, kemudian non bank perapa persen, jadi mungkin bisa dievaluasi di situ, siapa yang belum menyalurkan KUR dengan target diberikan," bebernya.

(YNA)