Pemerintah Diminta Gercep Kendalikan Harga Beras yang Meroket
Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk segera mengendalikan harga beras di pasaran yang kini tengah meroket tajam.
IDXChannel - Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk segera mengendalikan harga beras di pasaran yang kini tengah meroket tajam. Tindakan yang cepat dan tepat diperlukan agar menjaga kesejahteraan masyarakat.
"Beras adalah salah satu makanan pokok di Indonesia, dan kenaikan harga beras dapat mempengaruhi harga pangan secara keseluruhan yang semakin berdampak pada masyarakat," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Puan menilai kenaikan harga beras merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan cermat oleh Pemerintah. Menurutnya, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga stabilitas harga beras, melindungi masyarakat yang rentan, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk semua orang.
"Kenaikan harga beras di sejumlah kota di Indonesia dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Harus ada respons cepat dari Pemerintah untuk mengendalikan harga beras sesegera mungkin, sehingga kenaikan ini tidak akan berdampak pada kenaikan harga pangan lainnya,” ujarnya.
Puan juga meminta Pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dan cabai merah. Dengan antisipasi yang tepat, diharapkan persoalan tidak berlarut-larut sekaligus untuk mencegah harga bahan pokok lain mengalami kenaikan harga.
"Pemerintah harus memastikan bahwa pemantauan pasar bersifat aktif, melibatkan pengawasan harga, stok, dan ketersediaan beras di pasar lokal dan nasional. Informasi yang akurat dan real-time adalah kunci dalam mengambil keputusan yang tepat," tegas Puan.
“Jika harga komoditas lainnya ikut naik akibat tingginya harga beras di pasaran, tentunya ini akan semakin mempersulit rakyat, terutama masyarakat dari kalangan ekonomi kecil. Hal ini harus dicegah,” imbuh mantan Menko PMK itu.
Di sisi lain, Puan merinci dampak negatif lain yang akan terjadi apabila seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat, khususnya kalangan berpendapatan menengah dan rendah.
"Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini dapat menjadi beban finansial yang besar dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan. Mereka mungkin harus mengurangi konsumsi bahan makanan lainnya demi mengakomodasi kenaikan harga beras," tuturnya.
Puan juga menekankan pentingnya sinergitas antar Kementerian dan Lembaga untuk menciptakan terobosan untik mengatasi persoalan ini. Baik dalam bantuan sosial hingga penguatan teknologi pertanian guna mengantisipasi dampak gagal panen yang berpengaruh pada kenaikan harga beras.
"Bagaimana Negara dapat mendukung hadirnya teknologi agar petani tetap bisa mengairi sawah saat musim kekeringan. Langkah ini bisa menjadi solusi dan antisipasi gagal panen karena saat kemarau kesulitan petani adalah mengairi persawahannya,” sebut Puan.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui sebanyak 86 kota mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%. Kenaikan itu terjadi karena adanya kenaikan harga gabah baik GKP (Gabah Kering Panen) maupun GKG (Gabah Kering Giling).
Pada Agustus 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp11.754 ribu per kg berdasarkan data BPS. Artinya ada kenaikan sebesar 1,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp11.475 ribu per kg atau naik sebesar 3,19 persen.
(YNA)