Pemerintah Diminta Perbanyak Feeder untuk Ringankan Ongkos Pengguna Transportasi Massal

Pemerintah diminta membantu menekan besarnya pengeluaran dari tempat tinggal ke stasiun dan dari stasiun ke tempat tujuan para pengguna moda transportasi. 

IDXChannel - Pemerintah mengeluarkan wacana untuk menaikkan tarif commuter line atau Kereta Rel Listrik. Namun, ada banyak pertentangan karena tak ada landasan yang kuat untuk menaikkan tarif moda transportasi darat yang jadi andalan warga Jakarta itu.

Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat sekaligus Akademisi Prodi T Sipil Unika Soegijapranata mengatakan anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk KRL dan kereta api ekonomi jarak dekat.

Selain itu, pemerintah diminta membantu menekan besarnya pengeluaran dari tempat tinggal ke stasiun dan dari stasiun ke tempat tujuan para pengguna moda transportasi. 

Djoko menyarankan anggaran dapat diberikan untuk menghadirkan feeder yang digunakan untuk mengantar seseorang menuju dan dari stasiun, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

"Angkutan feeder dari kawasan perumahan di Kawasan Bodetabek menuju stasiun KRL Jabodetabek dapat menggunakan kendaraan umum listrik. Bisa kendaraan umum baru atau kendaraan umum yang ada dikonversi, diprioritaskan untuk mendapat program insentif kendaraan listrik," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2023).

Dengan adanya feeder, kata Djoko, bisa meningkatkan kualitas KRL sehingga lebih banyak masyarakat yang menggunakan kereta untuk kebutuhan mobilitas mereka.

“Tarif KRL Jabodetabek murah, tapi ongkos bisa jadi lebih besar dengan biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile),” papar Djoko.

“Yang perlu diperhitungkan ada ongkos total perjalan dari rumah hingga ke tempat tujuan tidak lebih dari 10% penghasilan bulanan. Belanja transportasi yang tepat bagi masyarakat adalah maksimal 10% dari upah bulanannya," tambahnya.

Sebelumnya, pernyataan untuk menaikkan tarif KRL berbarengan dengan isu pemberian insentif berupa subsidi pembelian kendaran listrik. Hal tersebut dirasa kurang tepat karena mempermudah dalam memiliki kendaraan dan membuat jalanan akan lebih macet.

"Kebijakan insentif kendaraan listrik yang akan diluncurkan Kementerian Perindustrian cukup mengusik hati nurani para pengguna jasa transportasi umum, khususnya pengguna KRL Jabodetabek," terang Djoko.

Djoko menyampaikan bahwa kebijakan pemberikan insentif tersebut bersifat kontra produktif. Ia meyakini, itu akan berdampak pada meningkatnya jumlah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas.

"Seharusnya, Kementerian Perindustrian turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di kawasan perkotaan dengan menggunakan bus listrik dan kendaraan konversi atau sepeda motor listrik di daerah yang sulit mendapatkan BBM," ucapnya. (NIA)