Pemerintah Diminta Prioritas Lindungi Warga Miskin, Tunda Proyek IKN
Pemerintah diminta untuk prioritas melindungi masyarakat kelas bawah dan menunda proyek pembangunan IKN Nusantara.
IDXChannel - Pemerintah diminta menyoroti krisis yang melanda banyak negara. Selain itu, memperkuat bantalan terhadap masyarakat kelas bawah dan UMKM lokal yang terdampak cukup parah dari kondisi ketidakpastian ekonomi.
Demikian disampaikan Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Didin S Damanhuri di acara Market Review IDXChanel, Selasa (13/9/2022).
"Jelas krisis pangan iya, energi juga sama, karena yang dinaikan adalah BBM, itu akan menciptakan inflasi," kata Didin.
Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan lebih untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan fiskal, seperti memberikan insentif dan stimulus kepada masyarakat. Salah satunya pemberian bantuan langsung, dan kebijakan moneter dengan menawarkan suku bunga yang menarik untuk para pengusaha lokal.
Lebih jauh Didin menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa mengesampingkan maraknya pembangunan infrastruktur saat ini. Baik yang dibungkus melalui proyek strategis nasional, prioritas ataupun super prioritas, bahkan pembangunan ibu kota baru.
Sebab yang seharusnya menjadi prioritas adalah melindungi masyarakat kelas bawah untuk menghadapi berbagai ancaman krisis yang diceritakan pemerintah. Maka alokasi pendanaan seharusnya bisa difokuskan untuk rakyat lebih dulu.
"Makanya kalau tetap IKN yang alokasinya cukup besar, pembangunan infrastruktur dipertahankan, maka inflasi bisa mencapai 8-9%," kata Didin.
Namun demikian kalau pemerintah bisa menyusun kebijakan moneter dan fiskal dengan dosis yang pas untuk masyarakat, maka dampak kenaikan harga BBM ini bisa direduksi, tinggal pilihan prioritas yang diambil.
"Kalau pemerintah bisa memainkan sebuah policy makes antara fiskal dan moneter yang menarik, ini bisa mempertahankan momentum kebangkitan ekonomi walau terpukul dengan harga minyak," sambungnya.
"Apalagi kalau kegiatan yang tidak mendorong produktivitas dan kesempatan kerja, seperti proyek IKN ditunda itu akan lebih menolong lagi menurut saya," pungkas Didin. (FAY)