Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Benahi Permasalahan Industri Sawit
Industri kelapa sawit di dalam negeri dinilai mengalami banyak permasalahan, baik itu di sektor hulu maupun hilir.
IDXChannel - Industri kelapa sawit di dalam negeri dinilai mengalami banyak permasalahan, baik itu di sektor hulu maupun hilir.
Di hulu misalnya, persoalannya terkait dengan status lahan, kemitraan, kebijakan ego sektoral terkait perizinan, tata kelola sawit, penguasaan lahan, dan penguasaan distribusi lahan.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Sadino mengatakan, perkara hulu dari industri kelapa sawit di Tanah Air berupa kebijakan pemerintah yang kurang maksimal.
Di sisi hilirisasi sawit, kebijakan perdagangan dan distribusi dipandang tidak konsisten. Akibatnya, ada perusahaan yang mengalami masalah hukum, padahal produksi dan distribusi ini diserahkan ke swasta.
Pernyataan Sadino mengacu pada tiga perusahaan sawit ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak goreng. Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group
"Akibatnya ada perusahaan menjadi terkena masalah hukum padahal produksi dan distribusi ini diserahkan ke swasta," tuturnya di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Dari kondisi tersebut, lanjut Sadino, perlu disikapi secara serius oleh pemerintah lewat pembenahan regulasi, utamanya pada kebijakan yang melibatkan sektor swasta.
Misalnya, memberikan kepastian hukum bagi pihak swasta yang terlibat dalam program pemerintah. "Perlu adanya harmonisasi hukum khususnya untuk sawit ini biar tidak overlapping regulasi," ucapnya.
Menurutnya, langkah itu penting agar program pemerintah di industri kelapa sawit bisa direalisasikan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan, penetapan tiga perusahaan sebagai tersangka korupsi minyak goreng jadi catatan serius bagi kalangan usaha, bila di kemudian ada program lain dari pemerintah yang melibatkan pengusaha swasta.
"Ke depan, perusahaan akan sangat berhati-hati agar masalah ini tidak terjadi lagi. Artinya setiap ada kebijakan seperti yang lalu perusahaan akan melihat dulu dampak ke depan bagi perusahaan tersebut," jelas Eddy.
Dia mencatat pelaku usaha khususnya di sektor kelapa sawit akan lebih hati-hati, bila kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan keraguan. Misalnya, cepat berubah-ubah atau menimbulkan risiko bagi perusahaan.
Konsekuensinya, lanjut dia, program yang dijalankan tidak akan bisa cepat dieksekusi karena perusahaan swasta lebih berhati-hati sebelum menjalankan program pemerintah.
"Apabila terjadi keraguan perusahaan akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah artinya implementasinya tidak bisa cepat karena kehati-hatian perusahaan," tutur Eddy.
(YNA)