ECONOMICS

Pemerintah Gandeng Asian Development Bank Mewujudkan Transisi Energi Hijau

Nia Deviyana 06/12/2022 16:56 WIB

Kebijakan transisi energi sangat penting bagi Indonesia yang 70% pembangkit listriknya berasal dari batu bara.

Pemerintah Gandeng Asian Development Bank Mewujudkan Transisi Energi Hijau. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank guna mewujudkan transisi energi hijau.

"Kami sekarang mencoba untuk membangun apa yang kami sebut 'platform negara kami', mekanisme transisi energi, kami meluncurkan ini dengan Asian Development Bank di Glasgow, November (2021) lalu," jelas Suahasil, dilansir Channel YouTube Kemenkeu RI, Rabu (06/12/2022).

Baca Juga:

Transisi Energi, Kementerian ESDM Terus Dorong Program Kendaraan Listrik

Suahasil mengungkapkan kebijakan transisi energi sangat penting bagi Indonesia yang 70% pembangkit listriknya berasal dari batu bara.

"Ini akan menjadi platform yang menggabungkan fasilitas pengurangan karbon dan fasilitas energi terbarukan, Dua platform ini sangat penting tidak hanya berbicara tentang hijau, meskipun kita tahu itu tujuannya," katanya.

Baca Juga:

Transisi Energi, Erick Thohir Pastikan Indonesia Tak 'Nyontek' Negara Lain

"Tetapi juga untuk negara seperti Indonesia di mana 70% listrik kita berasa dari pembangkit listrik tenaga batu bara, itu sangat penting untuk berbicara tentang transisi, tentang bagaimana menuju ke sana," tambahnya.

Dalam mewujudkan transisi ke energi hijau, pemerintah juga melakukan program climate budget taging untuk membantu pendanaan program energi hijau.

Baca Juga:

Ini Keuntungan Transisi Energi Digarap secara Bertahap

Suahasil mengungkapkan setiap kementerian diminta untuk menunjukkan jumlah anggaran yang mereka gunakan untuk kepentingan mitigasi dan adaptasi.

"Jadi, untuk setiap kementerian di Indonesia, kami meminta untuk menunjukkan bagian mana dari anggaran kementerian yang dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi," kata dia.

Dana tersebut hanya menutup 34% dari total kebutuhan Indonesia untuk transisi ke energi hijau, sehingga pemerintah memerlukan investasi dari pihak swasta.

"Dalam lima tahun terakhir, kami menemukan bahwa hanya sekitar 34% dari apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia yang dapat dialokasikan oleh dana publik, oleh APBN. Jadi, kita perlu mendorong partisipasi swasta," ungkap dia. (NIA)

Penulis: Ahmad Dwiantoro