Pemerintah Guyur Rp30,38 Triliun Bantu KPR Rumah Subsidi
Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana sebesar Rp30,38 triliun untuk subsidi rumah FLPP sebanyak 230.000 unit.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR) akan mengalokasikan dana sebesar Rp30,38 triliun untuk bantuan pembiayaan sebanyak 230.000 unit rumah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam acara Optimisme Sektor Properti untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
"Untuk 2023 ada sekitar 230.000 rumah yang kita siapkan untuk diberikan subsidi," kata Fitrah.
Dana tersebut akan disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dianggarakan sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP 220.000 unit rumah.
Untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) disiapkan anggaran sebesar Rp890 miliar untuk memfasilitasi KPR SBUM sebanyak 220.000 unit. Bantuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggarkan Rp850 miliar untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit rumah.
Selain itu, bantuan Subsidi Selisih Bunga (SBB) dianggarkan sebesar Rp3,64 triliun untuk memfasilitasi sebanyak 754.004 unit rumah.
Fitrah menjelaskan, target bantuan SBB dan SBUM tersebut tidak menjadi faktor penambah target jumlah perumahan yang akan dibangun di 2023. Sehingga realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi tahun ini bisa lebih tinggi dari target.
"Untuk 2023 itu cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah digunakan pada tahun sebelum-sebelumnya," terangnya.
Disamping itu, pada 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat yaitu MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing.
Selain itu, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.
"Kita ingin menargetkan nol backlog rumah. Dan ini tak bisa dilakukan Kemenperitan PUPR itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.
(FAY)