Pemerintah Impor Satu Juta Ton Beras dari China, Begini Penjelasan Bulog

rencana impor merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kekhawatiran atas ancaman kenaikan harga beras.

IDXChannel - Pemerintah berencana mengimpor sedikitnya satu juta ton beras dari China.

Impor dilakukan sebagai antisipasi bila nantinya stok cadangan beras pemerintah (CBP) belum memenuhi kebutuhan nasional, di tengah kekeringan yang disebabkan oleh badai El Nino.

Saat ini, pemerintah masih berupaya memenuhi kuota penugasan impor beras dari negara-negara lain, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Pakistan.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, impor beras dari China sudah bisa dipastikan, namun hanya akan direalisasikan ketika opsi impor dari negara lain sudah tidak bisa dilakukan.

"Negara-negara (lain) ini kan tidak ada ikatan sama kita (Indonesia), kalau China kan sudah terikat. Jadi kita sudah punya cadangan satu juta ton (beras) di China," ujar Budi, di kantornya, Rabu (18/10/2023).

Menurut Budi, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah China terkait kerja sama impor beras, pada Selasa (17/10/2023) kemarin.
 
Penandatanganan tersebut dilakukan saat Erick mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke China, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF).
 
"Kemarin Pak Presiden ke sana, melalui Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, menandatangani kesepakatan kerja sama," tutur Budi.

Rencana impor beras dari China, dikatakan Budi, merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kekhawatiran atas ancaman kenaikan harga beras.
 
"(Impor) Itu kan jaminan untuk Saya (Bulog), agar masyarakat juga (merasa) aman. Ada rasa aman. Tidak ada ketakutan, jangan-jangan nanti Bulog tidak dapat (pasokan beras), harga beras naik, dan semacamnya. (Dengan adanya impor, ketakutan) Itu tidak ada," tegas Budi. (TSA)