Pemerintah Naikkan Target Lifting Minyak Jadi 635 Ribu BOPD dan ICP USD82 di 2024
Sri Mulyani mengatakan lifting minyak yang semula 625 ribu barel per hari kini ditargetkan menjadi 635 ribu barel per hari.
IDXChannel - Pemerintah resmi merevisi target lifting minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Terutama untuk produksi yang dapat diperdagangkan atau lifting minyak dan Indonesia Crude PRice (ICP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lifting minyak yang semula 625 ribu barel per hari kini ditargetkan menjadi 635 ribu barel per hari.
"Komisi VII berharap dan menghendaki target lifting minyak bumi lebih tinggi dari usulan pemerintah menjadi 635 ribu barel per hari," ujarnya saat Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Dia mengatakan kenaikan target lifting minyak tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan investasi ke sektor hulu dengan produksi minyak yang lebih besar.
"Dengan demikian, pemerintah akan punya dompet lebih tepat, devisa lebih kuat, dan tandon minyak bumi lebih besar untuk melindungi masyarakat di sektor hilir tatkala ada lonjakan harga minyak bumi," tuturnya.
Bendahara Negara itu menambahkan, selain lifting minyak, asumsi harga ICP juga mengalami perubahan yakni dari USD80 per barel menjadi USD82 per barel.
Sebelumnya, Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah disepakati asumsi sektor ESDM dalam RUU APBN 2024 dengan rincian harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD82 per barel dan lifting minyak bumi sebesar 635 ribu BOPD dan gas bumi 1.033 BOEPD.
"Berdasarkan yang disampaikan dalam nota keuangan bahwa lifting minyak bumi sebesar 625 ribu BOPD tapi tadi Bu Ratna kita mungkin ada sedikit perbedaan dalam range rapat kerja masih masuk yaitu 615 sampai 640 dalam kesimpulan rapat di 5 Juni. Jadi mungkin bu Ratna ini izin yang berbeda jadi kita sepakati 635. Berikutnya lifting gas bumi di nota keuangan diusulkan 1.033 BOPD nah kita sepakati tetap," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi dalam Raker yang digelar pada Kamis (31/8/2023) lalu.
Bambang menambahkan, kemudian untuk cost recovery, Komisi VII DPR RI menyepakati tetap pada posisi USD8,25 miliar sesuai dengan yang tercantum dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Berikutnya, volume BBM Bersubsidi yang terdiri dari minyak tanah dan minyak solar diputuskan sesuai dengan yang ada dalam nota keuangan yaitu masing-masing 0,580 juta KL dan 19 juta KL.
"(Sementara) volume LPG 3 kg nah di nota keuangan tercatat 8,03 juta metrik ton kita sepakati semua fraksi 8,5 juta metrik ton," sebutnya.
Kemudian, Komisi VII DPR RI menyetujui subsidi tetap minyak solar tetap sesuai dengan yang tercantum dalam nota keuangan yakni Rp1000 per liter.
"Terakhir, subsidi listrik Rp73,24 triliun tetap kita sepakati sesuai dengan nota keuangan," ujarnya.
(FRI)