Pemerintah Optimistis Inklusi Keuangan Indonesia Capai 90 Persen pada 2024
Tahun lalu, tingkat inklusi keuangan menyentuh 88,7 persen atau lebih tinggi dari 2022, yakni 85,1 persen.
IDXChannel—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto optimistis inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 90 persen pada 2024. Adapun inklusi keuangan nasional tahun lalu berada di posisi 88,7 persen.
Menurut Airlangga inklusi keuangan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu, tingkat inklusi keuangan menyentuh 88,7 persen atau lebih tinggi dari 2022, yakni 85,1 persen.
Capaian tersebut juga lebih tinggi sebesar 0,7 poin persentase dari target yang ditetapkan sepanjang tahun lalu, yaitu sebesar 88 persen.
“Tingkat inklusi keuangan terus meningkat dan saya optimis capaiannya bisa mencapai 90 persen di tahun 2024,” ujar Airlangga dalam sambutannya di gelaran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Peningkatan inklusif keuangan nasional didorong dengan capaian tiga indikator utama, yakni: jangkauan akses; penggunaan produk keuangan; dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan.
“Kemudian, capaian yang ditargetkan ini tentu merupakan kerja keras dari seluruh anggota DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) pelaku sektor keuangan, swasta, mitra pembangunan yang juga menjadi bagian dari orkestrasi dibawah strategi nasional keuangan inklusif,” paparnya.
Melalui DNKI, telah dilakukan edukasi terhadap 10 juta peserta. Sertifikasi tanah untuk rakyat, dengan 87,29 persen lahan bersertifikasi. Terdapat pula sertifikasi Haki, sertifikasi halal yang membantu UMKM agar bisa mengakses layanan keuangan formal.
“Selanjutnya inovasi teknologi melalui QRIS, tadi disampaikan sudah 45 juta uang elektronik oleh 156,4 juta pengguna, dan juga kemudian sistem keuangan atau layanan keuangan digital dan fintech,” ucap Airlangga.
Pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu inisiatif yang terus didorong untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu bantuan program pemerintah pun termasuk dalam inklusi keuangan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program yang dimaksud antara lain PKH, Kartu Prakerja untuk 18 juta orang, KUR untuk 43 juta pelaku usaha, kartu tani 10,69 juta untuk petani.
Kemudian, masih ada KIP Kuliah untuk 666,7 mahasiswi, BOS tunai, serta transaksi non-tunai di layanan pemerintah.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, pemerintah telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan yang inklusif tersebut.
“Gerakan ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi seluruh Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI baik dari unsur pemerintah, maupun otoritas keuangan,” tuturnya.
(Nadya Kurnia)