Pemprov DKI akan Terapkan Sistem ABT untuk Pengguna LRT, MRT, dan Transjakarta
Pemprov akan menerapkan ABT di tiga moda transportasi umum yakni LRT, MRT, TransJakarta yang terintegrasi dengan data KTP (status ekonomi) pada tahun ini.
IDXChannel - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) di tiga moda transportasi umum yakni LRT, MRT, TransJakarta yang terintegrasi dengan data KTP (status ekonomi) pada tahun ini (2023).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai menghadiri kegiatan talk show perhubungan di JCC Senayan Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
"Uji coba Account Base Ticketing (ABT) launching sedang kita siapkan tahun ini (2023)," ujar Syafrin Liputo kepada awak media saat di doorstop.
Ia menyebutkan pada prinsipnya penerapan ABT di LRT, MRT, dan Transjakarta yang koridor utama prinsipnya sudah bisa dilaksanakan.
"Memang Transjakarta untuk penerapan di bus perlu dilakukan perbaikan karena ada beberapa vendor yang belum melakukan implementasi," ungkapnya.
Syafrin menjelaskan profiling data pengguna terus dilakukan uji coba sampai sistemnya bisa.
"Kita bagaimana PSO efisien sesuai Pergub 113 Tahun 2019 ada 15 golongan yang gratis. Itu mau kita profiling identifikasi apakah benar mereka berhak mendapatkan layanan gratis atau harusnya berbayar. Ini akan kita profiling, misalkan mereka tidak masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka mereka tidak berhak mendapatkan subsidi PSO," jelas Syafrin Liputo.
Lebih lanjut, Syafrin menyebutkan belum ada rencana membedakan tarif bus Transjakarta untuk warga ber-KTP DKI Jakarta dan warga yang KTP dari luar DKI Jakarta.
"Belum ada pembedaan tarif antara warga Jakarta dan warga Jabodetabek berdasarkan KTP," pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif Transjakarta dari sebelumnya Rp 3.500 menjadi Rp 5 ribu.
Usulan kenaikan tarif Transjakarta tersebut disebut-sebut sebagai dampak berkurangnya APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2023 yang berdampak pada berkurangnya besaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pemerintah untuk transportasi umum.
"Soal tarif Transjakarta Rp 5 ribu belum diusulkan ke DPRD DKI Jakarta, masih Rp 3.500," kata Heru Budi Hartono.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) di tiga moda transportasi umum yakni LRT, MRT, TransJakarta yang terintegrasi dengan data KTP (status ekonomi) untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO (Public Service Obligation).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan penyesuaian tarif transportasi di Jakarta dengan dilihat dari status ekonomi penumpang untuk memastikan subsidi Public Service Obligation (PSO) tepat sasaran.
"Iya tentu itu manfaat jangka panjangnya (subsidi tepat sasaran). Setelah kita mengumpulkan data data profiling pengguna. Kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau Bodetabek. Sekaligus penghitungan PSO yang lebih efisien. Sehingga nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO nya," ujar Syafrin, Senin (18/9/2023).
Ia mengungkapkan uji coba sistem tersebut sudah dilakukan secara internal sejak Agustus 2023 lalu.
"Kita sudah uji coba sejak bulan lalu ya," ungkapnya.
Dengan sistem ABT tersebut, Syafrin Liputo optimis Pemprov DKI Jakarta bisa membedakan mana penumpang yang layak mendapatkan tarif subsidi dan mana penumpang yang akan dikenakan tarif normal (tidak disubsidi pemerintah).
"Iya," kata Syafrin singkat.
Meskipun demikian Syafrin Liputo tidak menampik rencana penggunaan sistem ABT di transportasi umum yang ada di ibukota Jakarta akan berujung pada penyesuaian tarif.
"Untuk tahap awal yang penting sekarang manfaat dari penggunaan ABT ini. Jadi nantinya penumpang akan melakukan perjalanan bisa dengan QR Code, kemudian bisa tap di stasiun, halte. QR nya sudah ada di aplikasi, dan sehingga bisa memudahkan masyarakat bermobilitas," pungkas Syafrin Liputo.
(SLF)