Pengamat LIPI: Kementerian Investasi Perlu Dipimpin Orang yang Tepat
Perubahan nomenklatur di dalam Kabinet Indonesia Maju membuat isu reshuffle kembali menyeruak untuk kedua kalinya.
IDXChannel - Perubahan nomenklatur di dalam Kabinet Indonesia Maju membuat isu reshuffle kembali menyeruak untuk kedua kalinya. Salah satu posisi yang sering dibicarakan adalah keberadaan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan.
Pengamat Politik sekaligus Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, melihat perlu orang yang tepat untuk memimpun dua kementerian baru, yakni peleburan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti, serta berdirinya Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
Siti mengingatkan Jokowi agar jangan sampai memilih menteri yang memiliki sosok kontroversial. Sebab, lanjutnya, akan menimbulkan polemik dan resistensi di tengah masyarakat.
"Nasib pendidikan, riset dan inovasi akan buruk bila tak ditangani secara benar. Demikian juga Kementerian Investasi, perlu dipimpin orang yang tepat agar mampu memajukan perekonomian Indonesia," tuturnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).
Meski merupakan hak prerogatif presiden, namun ada harapan besar dari rakyat dalam perubahan di lingkungan kementerian.
"Soal reshuffle kabinet memang menjadi hak istemewa presiden. Rakyat hanya mengusulkan agar kementerian diduduki orang-orang yang tepat dan mampu mengeksekusi program yang bermanfaat bagi rakyat," katanya.
Siti menjelaskan, yang diperlukan saat ini adalah kabinet yang mampu bekerja untuk rakyat dan kemajuan Indonesia. Terkait momentum reshuffle dalam waktu dekat, Siti menyebut hal itu menyesuaikan kebutuhan dan waktu yang kontekstual, terlebih perlu mempertimbangkan aspek politik.
"Karena menteri itu jabatan politik, mau tidak mau pertimbangan politik mengedepan. Meskipun demikian tetap saja presiden memilki keleluasan untuk memilih menteri. Karena pada akhirnya yang akan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat adalah Presiden," ucap wanita peraih gelar Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.
Selain itu, masalah impor yang menimbulkan kontroversi, lanjut Siti, juga perlu dievaluasi, karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Termasuk juga di bidang politik dan pemerintahan yang menimbulkan kegaduhan, terlebih keteribatan KSP dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang bulan lalu.
"Di era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian ini sangat bijak bila presiden memikirkan dampak-dampak negatif yang bakal muncul jika merekrut orang-orang yang tidak kompeten," pungkas wanita kelahiran Jember itu. (TYO)