Pengamat Minta Program Rice Cooker Gratis Dilengkapi dengan Bansos

program pembagian rice cooker pada dasarnya dapat diharapkan untuk mendongkrak konsumsi listrik, atau elektrifikasi di masyarakat.

IDXChannel - Pemerintah telah memastikan bakal segera membagikan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker untuk masyarakat.

Pembagian bakal dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), dan ditarget bisa mencapai 500.000 unit AML hingga akhir tahun 2023 nanti.

Terkait rencana tersebut, sejumlah pengamat pun menyampaikan pendapatnya. Salah satu komentar datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.

Menurut Fabby, program rice cooker gratis harusnya juga dilengkapi dengan pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Bansos), agar dampaknya lebih terasa di masyarakat.

"Karena yang mahal itu justru berasnya. Jadi bukan hanya membagikan rice cooker gratis saja, tapi membagikan bantuan sosial (bansos) juga, agar lebih bisa membantu ekonomi masyarakat," ujar Fabby, di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Selain itu, Fabby menilai bahwa program pembagian rice cooker pada dasarnya dapat diharapkan untuk mendongkrak konsumsi listrik, atau elektrifikasi di masyarakat.

Syaratnya, pemerintah harus secara massif mengimbangi program pembagian dengan upayab edukasi demi mengoptimalkan penggunaan rice cooker.

Dengan demikian, menurut Fabby, program pembagian tersebut juga dapat diharapkan untuk membantu mensubstitusi impor LPG.

"Kalau menurut Saya ini akan bisa menaikkan elektrifikasi listrik dan menurunkan penggunaan LPG. Tapi seberapa besar kita tidak tau," tutur Fabby.

Namun demikian, Fabby juga meminta pemerintah agar sangat berhati-hati dalam menjalankan program tersebut.

Pasalnya, menurut Fabby, pelaksanaan program tersebut di lapangan sangat erat kaitannya dengan momen tahun politik yang bakal terjadi dalam satu tahun ke depan.

Fabby menilai bahwa program pembagian rice cooker gratis sangat rawan penyelewengan, sehingga dengan mudah dapat dipolitisasi oleh oknum-oknum di lapangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau soal politisasi, semua (program) bisa dipolitisasi. Kan harus ada aspek governance tertentu dong," ungkap Fabby.

Fabby menjelaskan, pemerintah saat ini memang masih memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan seluruh tugasnya hingga 19 Oktober 2024 mendatang.

Karenanya, apa pun yang ingin dilakukan oleh pemerintah saat ini pada dasarnya masih berada dalam koridor dan tidak melanggar aturan.

Hanya saja, Fabby meminta agar pemerintah sangat berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan, terutama jelang tahun politik pada 2024 mendatang.

"Rice cooker sama bansos, apapun itu, telah masuk APBN dan disetujui DPR. Di DPR itu, kita tahu, semua dari partai politik. Artinya, kalau mau politisasi, ya semua parpol itu sudah melakukannya," papar Fabby.

Bahkan, Fabby menduga, para calon legislator (caleg) sudah lebih dulu menitip agar daerah pemilihan (dapil) tempat mereka mencalonkan diri mendapat jatah pembagian rice cooker tersebut.

"Saya menduga, ketika (program pembagian rice cooker) itu sudah disetujui, sudah banyak (caleg) yang menitip agar dapilnya termasuk yang dapat (pembagian rice cooker)," tegas Fabby. (TSA)