Pengusaha Pusing Produk Tekstil Impor Ilegal Gempur Pasar Dalam Negeri

Pengusaha tekstil saat ini industri tekstil dan produk tekstil kebingungan mencari pasar. 

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia (APSYFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan saat ini industri tekstil dan produk tekstil kebingungan mencari pasar. 

Demand dari beberapa negara tujuan ekspor melemah, mau jualan di pasar domestik pun saingannya produk impor. 

Menurutnya pemerintah perlu segera membatasi barang impor yang masuk, sebab pasar domestik menjadi salah satu tumpuan untuk industri dalam negeri survive dikala 'suram' nya ekonomi yang sudah banyak diramalkan.

"Pasar domestik ini kan jadi faktor utama, karena konsumsi masih cukup ada walaupun terdapat pelemahan sedikit," ujar Wirawasta dalam Market Review IDXChannel, Kamis (12/1/2/23).

Menurutnya saat ini beberapa negara-negara yang menjadi tujuan ekspor mengalami pelemahan ekonomi yang membuat permintaannya menurun. Negara-negara di Asia Tenggara yang mempunyai populasi cukup besar, akhirnya menjadi pasar yang cukup seksi untuk berjualan.

"Kita sangat berharap pemerintah perlu intervensi agar pasar kita tidak dipenuhi oleh produk impor," sambungnya.

Wirawasta menjelaskan bahwa saat beberapa negara di Asia Tenggara seperti China, Pemerintahnya cukup agresif dan sangat mendukung agar produknya di jual ke pasar ekspor. 

Hal itu yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk menjaga pasar domestik agar pasar domestik tidak dibanjiri oleh produk impor, dan produk lokal hanya jadi barang pengadaan kementerian dan lembaga saja.

"China sangat agresif, bahkan Pemerintah memfasilitasi jualan di Indonesia, mereka juga memfasilitasi pengusaha untuk dagang di Vietnam dan lainya, kita kalah agresif untuk hal itu, bahkan kita cenderung memfasilitasi mereka untuk berjualan disini (Indonesia)," kata Wirawasta.

"Berikutnya memang jadi masalah peredaran yang semi ilegal, ini sangat memukul kita, banyak produk yang tidak membayar bea masuk, tidak bayar pajak, sedangkan kita (pengusaha dalam negeri) harus bayar PPN dan pajak lainnya, ini yang kita minta pemerintah untuk menanggulangi produk yang ilegal, jadi tidak fair untuk berkompetisi dalam negeri," tandasnya. 

(SLF)