Percepat Penataan Logistik, Pemerintah Optimalisasi Penerapan NLE

Pertemuan kali ini membahas perkembangan NLE yang telah diimplementasikan secara bertahap pada 46 pelabuhan.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengupayakan percepatan penataan sistem logistik nasional sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020. 

Mendukung kebijakan ini, Kemenkeu mengadakan Forum Eselon I Percepatan Implementasi Program National Logistics Ecosystem (NLE) dengan mengundang 22 pejabat eselon I lintas Kementerian/ Lembaga(K/L) dan 4 pimpinan BUMN di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Senin (11/12/2023).

Pertemuan kali ini membahas perkembangan NLE yang telah diimplementasikan secara bertahap pada 46 pelabuhan dan juga upaya penguatan kolaborasi dan sinergi antar K/L untuk mewujudkan ekosistem logistik nasional yang lebih kompetitif.

"Ini adalah langkah monitoring kita dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020. Sejalan dengan ini penting untuk kita di penghujung tahun 2023, kita bisa melihat progress dan membahas mengenai planning kita di 2024,” ungkap Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Askolani selaku Ketua Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Menuju penghujung 2023, seluruh rencana aksi NLE diproyeksikan dapat dicapai dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi serta penyempurnaan tiap layanan. 

Melalui data yang diperoleh dari perhitungan mandiri, perhitungan oleh pihak ketiga (pihak independen) juga testimoni dari pelaku usaha didapati bahwa layanan NLE telah memberikan efisiensi waktu dan biaya.

Selain itu, NLE juga menjadi tools untuk mencapai target biaya logistik pada 2045. Untuk itu, dalam forum ini juga dilakukan pembahasan strategi perluasan implementasi NLE yaitu dengan adanya clustering pelabuhan untuk menentukan layanan yang sesuai dengan karakter masing-masing pelabuhan (best fit). 

Sementara itu untuk perbaikan logistik nasional serta peningkatan indeks LPI, diperlukan langkah dan kolaborasi lanjutan antar K/L, di antaranya dalam hal SLA (Service-Level Agreement) dan BCP (Business Continuity Planning), National Track & Trace, penguatan payung hukum NLE, efisiensi cost structure, kerja sama lanjutan dengan World Bank, reformasi pelayaran, dan harmonisasi kode pelabuhan. (NIA)