Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di RI, Menko PMK: Intervensi Segala Penjuru
Menko PMK meminta agar dilakukan intervensi di segala penjuru untuk percepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar dilakukan intervensi di segala penjuru untuk percepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Muhadjir pun mengatakan butuh komitmen pemerintah daerah yang berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran, dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan secara daring dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau, yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Riau, dan seluruh OPD Provinsi Riau, pada Senin (3/10/2022).
“Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Maka kita harus percepat dan rumuskan dengan secermat mungkin, mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi kepada mereka, saudara kita yang masih di dalam posisi miskin ekstrem,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, supaya menjangkau masyarakat miskin ekstrem dengan tepat sasaran, maka pemerintah telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data P3KE tersebut, terang Muhadjir, berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di cross check dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.
Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.
“Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran,” sebutnya.
Lebih lanjut, Muhadjir juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan, supaya mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.
“Kita harapkan Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal 'day to day', dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada,” ungkapnya.
Menko PMK juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.
“Sehingga target supaya arahan Bapak Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai,” ucapnya.
(NDA)