Petani Sawit Desak Pengusaha dan Pemerintah Tuntaskan Konflik Lahan
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, mendesak pengusaha dan pemerintah untuk serius menangani konflik lahan sawit.
IDXChannel - Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, mendesak pengusaha dan pemerintah untuk serius menangani konflik lahan sawit.
Menurutnya, kebijakan yang mewajibkan perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sering tidak efektif karena kurangnya transparansi dan keseriusan, sehingga merugikan masyarakat di sekitar perkebunan.
"Persoalan ini muncul tidak hanya pada tataran implementasi tapi juga tataran aturan atau regulasi yang cenderung tidak mengantisipasi munculnya sengketa maupun konflik di dalam kerja sama tersebut. Persoalan tidak sebatas itu saja, tetapi tataran kebijakan juga memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat sekitar," kata Sabarudin.
"Hal ini terlihat dari perbedaan perspektif antara pelaku usaha dan juga perbedaan membentuk regulasi pemerintah yang menangani bidang perkebunan dan bidang pertanahan. Akibatnya tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas di tengah konflik yang terus merebak di berbagai daerah," lanjutnya.
Berangkat dari situasi tersebut, Sabarudin menyebut perlu adanya solusi atas konflik kemitraan usaha pembangunan kebun masyarakat yang perlu diprioritaskan oleh semua pihak.
Ia menilai perlu adanya perumusan rekomendasi kebijakan berupa resolusi konflik kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dan merumuskan panduan hukum dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat serta merumuskan inovasi hukum dalam kemitraan antara petani dengan pelaku usaha baik di hulu maupun di hilir.
"Cara ini kita harapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan perkebunan sawit nasional kita, termasuk pengembangan sawit berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah saat ini," tandasnya.
(Selfie Miftahul Jannah)
