PLN Targetkan Bangun 2.000 SPKLU Tiang Listrik hingga Akhir 2024
PT PLN (Persero) menyatakan siap mengubah 2.000 tiang listrik untuk menjadi SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir 2024.
IDXChannel – PT PLN (Persero) menyatakan siap mengubah 2.000 tiang listrik untuk menjadi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir 2024. Langkah ini dilakukan sebagai percepatan ekosistem kendaraan listrik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, skenario tersebut menjadi lebih hemat biaya karena tidak perlu membangun alat pengisian daya. Selain itu, penggunaan tiang listrik juga bisa menjangkau lokasi-lokasi yang strategis.
“Kami sudah membangun strategi untuk mengubah tiang listrik kami menjadi SPKLU, sehingga dengan catatan biayanya juga lebih murah. Karena biayanya lebih murah, tentu saja di tahun 2024 ini, kami menargetkan menambah 2.000 unit SPKLU tiang (listrik),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, belum lama ini.
“Kami bisa mengubah, memanfaatkan tiang listrik PT PLN (Persero), baik berbasis pada baja maupun berbasis pada beton. Sehingga bisa mengubah, atau menambah fitur yang ada di tiang listrik tersebut itu menjadi SPKLU,” kata dia.
Pada bahan paparan Darmawan, tempat pengisian daya baterai mobil listrik dari tiang itu berada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Utara, Tangerang hingga Bekasi.
“Ini sebagai contoh sebaran SPKLU yang berbasis pada tiang listrik di Jakarta dan ini sudah kami overlay dengan analisis traffic di masing-masing lokasi dan lokasi strategis dari tiang-tiang tersebut,” ungkapnya.
SPKLU berbasis tiang listrik juga akan merambah dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Saat ini, PT PLN melalui PLN Enjiniring telah merilis tiga prototipe SPKLU PLN EYE yang terpasang dan beroperasi.
Darmawan juga menyebutkan jumlah SPKLU di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera 762 unit, Jawa 2.268 unit, Kalimantan 397 unit, Bali dan Nusa Tenggara 320 unit, Sulawesi 236 unit, Maluku 53 unit, dan Papua 52 unit.
(YNA)