ECONOMICS

Plt Presiden Korsel Setujui Penambahan Anggaran Rp338 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Ibnu Hariyanto 12/02/2025 14:24 WIB

Plt Presiden Korsel Choi Sang-mok menyetujui penambahan anggaran untuk mendukung perekonomian negara agar bisa cepat pulih

Plt Presiden Korsel Choi Sang-mok menyetujui penambahan anggaran untuk mendukung perekonomian negara agar bisa cepat pulih .(foto: MNC media)

IDXChannel- Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok menyetujui penambahan anggaran untuk mendukung perekonomian negara agar bisa cepat pulih. Dia berharap parlemen bisa segera mengesahkan penambahan anggaran itu 

"Saya berharap parlemen mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai anggaran tambahan sesegera mungkin," ujar Choi dilansir dari Channel News Asia, Rabu (12/2/2025).

Choi yang juga Menteri Keuangan ini mengatakan  perekonomian sedang berjuang dengan melambatnya permintaan domestik dan meningkatnya ketidakpastian eksternal.

Penambahan anggaran sebesar 30 triliun won atau setara Rp338 triliun diusulkan oleh Partai Demokrat yang beroposisi.

Pemimpin parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Kweon Seong-dong setuju untuk membahas anggaran tambahan itu. 

Ekonomi Korsel dalam kondisi tidak baik di akhir 2024. Bahkan, Perekonomian Korsel nyaris tidak tumbuh pada kuartal keempat 2024.

Situasi ini disebabkan krisis politik terburuk dalam sejarah membuat permintaan domestik yang sudah melemah dan mengancam akan semakin melemahkan. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global semakin memperparah situasi.

Bank Sentral Korea bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korsel akan melambat menjadi 1,6 persen atau 1,7 persen di 2025 dibanding 2,0 persen di 2024.

Selain itu, Choi menegaskan pemerintah akan menanggapi dampak domestik dari tarif AS dengan menyiapkan langkah-langkah dukungan untuk perusahaan-perusahaan domestik dan berusaha untuk mendiversifikasi pasar ekspor.

Pemerintah akan memperkuat dukungan untuk sektor biofarmasi dan membantu perusahaan-perusahaan domestik untuk terhubung dengan fasilitas manufaktur di Amerika Serikat (AS). Terlebih Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk menerapkan tarif di sektor tersebut.

SHARE