PM Rishi Sunak Batalkan Rencana PHK 91 Ribu PNS

Target 91.000 PHK PNS diperkenalkan di era Perdana Menteri Boris Johnson.

IDXChannel - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak membatalkan target PHK 91.000 pegawai negeri dan memerintahkan departemen mencari penghematan lain sebagai gantinya.

Melansir BBC, Kamis (3/11/2022), Downing Street mengatakan pengurangan staf diperlukan tetapi pemerintah tidak akan menyebutkan jumlah spesifiknya. Target 91.000 PHK PNS diperkenalkan di era Perdana Menteri Boris Johnson.

Pergeseran kebijakan dilakukan menyusul langkah Sunak berusaha yang tengah menggodok kenaikan pajak untuk menambal defisit anggaran senilai sekitar 50 miliar poundsterling.

Menjelang laporan Menteri Keuangan Jeremy Hunt pada 17 November, Departemen Keuangan meliris pernyataan bahwa akan ada pemotongan pengeluaran dan kenaikan pajak.

Pernyataan itu tertunda dua minggu setelah Sunak menggantikan Liz Truss sebagai perdana menteri, menyusul periode gejolak ekonomi, yang diperburuk oleh anggaran mini pemotongan pajak pada September.

Mantan Staff Kantor Kabinet PM Johnson, Jacob Rees-Moog, pernah mengerjakan proses kebijakan pemecatan 91.000 pegawai negeri, namun ia sekarang sudah keluar dari pemerintahan.

Pada saat ia masih bekerja di pemerintahan, Sekertaris Simon Case memberikan surat kepada pegawai negeri dan memperingatkan bahwa akan terjadi pengurangan jumlah pegawai.

Sebelum Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, Inggris memiliki jumlah pegawai negeri sebanyak 384.000. Namun, saat Inggis ingin meninggalkan Uni Eropa, jumlahnya terus meningkat menjadi 475.000 pada akhir 2021.

Juru bicara PM Sunak pada Selasa mengatakan jumlah pengurangangan 91.000 pegawai negeri dibatalkan.

"Sebaliknya, Kanselir dan saya akan meminta setiap departemen pemerintah untuk mencari cara paling efektif dan memaksimalkan efisiensi dalam anggaran, sehingga kita dapat menggunakan uang pembayar pajak secara berkelanjutan dalam jangka panjang."

Kantor Kabinet juga meminta departemen pemerintah mencari cara paling efektif untuk memaksimalkan efisiensi anggaran mereka.

Juru bicara itu juga memastikan program Fast Stream untuk merekrut pegawai negeri sipil akan dilanjutkan bulan depan setelah jeda. (NIA)

Penulis: Ahmad Dwiantoro