PMII Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Begini Situasi Terkini di Patung Kuda

PB PMII berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Istana Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

IDXChannel - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Istana Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) siang. 

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi hingga pukul 13.15 WIB belum nampak satu pun massa unjuk rasa dari kelompok PMII. Hanya terlihat sejumlah petugas kepolisian telah bersiaga.

Terlihat pula dua unit water canon, satu unit Barracuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Tak hanya itu, berrier raksasa berwarna hitam putih hingga kawat berduri juga telah disiagakan.

Sedangkan situasi lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan maupun sebaliknya ramai lancar. Sementara itu lalu lintas dari arah MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar.

Sebelumnya, Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta mengatakan rekayasa lalu lintas berlaku situasional sesuai kebutuhan dilapangan.

"Tentatif (situasional) sesuai kebutuhan (di lapangan)," kata Purwanta saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Purwanta juga belum mengetahui jumlah massa yang akan hadir dalam aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM tersebut. Ia pun tidak menyebutkan berapa personel polisi lalu lintas yang akan dikerahkan untuk persiapan rekayasa.

"Belum tahu berapa yang datang (massa aksi)," ucap Purwanta.

Sedangkan, PMII menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

"Kami sebagai PMII sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Kami menolak keras keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat," kata Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2022).

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM seharusnya diimbangi dengan peningkatan upah buruh dan fasilitas publik yang memadai seperti negara-negara lain yang selalu menjadi rujukan perbandingan harga BBM. Sementara di Indonesia kondisinya berbanding terbalik.

"Pemerintah sebagai pihak yang memiliki fungsi state management seharusnya setiap mau mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan yang matang. Kebijakan yang mau diambil harus dipikirkan secara holistik. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berdampak dari hulu hingga hilir," kata Abe, sapaan akrab Abdullah Syukri.

(NDA)