PNBP di Awal 2024: Ditopang Setoran BUMN, Dibayangi Anjloknya Harga Komoditas

Harga sejumlah komoditas yang masih tertekan di awal 2024 membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun.

IDXChannel - Harga sejumlah komoditas yang masih tertekan di awal 2024 membuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun.

Kinerja PNBP hingga akhir Januari 2024 mencapai Rp43,3 triliun alias menyentuh 8,8 persen dari target APBN.

Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh tekanan pada realisasi pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) akibat moderasi harga komoditas seperti minyak dan batu bara.

Namun demikian, jika dilihat nilai PNBP lebih besar pada Januari 2023 yakni mencapai Rp45,7 triliun alias mengalami penurunan 5,25 persen. (Lihat tabel di bawah ini.)

“PNBP SDA terpengaruh moderasi harga komoditas sehingga pendapatan SDA migas dan nonmigas melambat masing-masing mencapai Rp9,5 triliun dan Rp9,4 triliun,” ungkap Kementerian Keuangan pada Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (22/2/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap kondisi ini disebabkan karena kinerja perdagangan global yang melemah.

“Kinerja impor ekspor yang lemah membuat surplus neraca perdagangan melemah di Januari 2024 hanya mencapai USD2,02 miliar dilihat dari demand global memang sedang melemah,” kata Sri Mulyani.

Sementara, realisasi PNBP non-SDA mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp6,8 triliun, terutama disumbang dari setoran dividen interim BUMN perbankan.

PNBP lainnya terealisasi Rp15,9 triliun, terutama disumbang kenaikan pendapatan pengembalian Tahun Anggatang Yang Lalu (TAYL) dan denda. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga mencapai Rp1,7 triliun, dengan peningkatan utamanya disumbang dari pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan.

Sama seperti tahun ini, tahun lalu pertumbuhan realisasi PNBP juga dipengaruhi naiknya Pendapatan KND, berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non-Migas.

Sebagai informasi, secara keseluruhan nilai PNBP pada 2023 mencapai Rp605,9 triliun, tumbuh 1,7 persen (yoy). Capaian PNBP tersebut setara 137,3 persen dari target APBN 2023 atau 117,5 persen dari Perpres 75/2023.

Selain itu, APBN 2024 hingga akhir Januari mencatatkan surplus sebesar Rp31,3 triliun atau 0,14 persen PDB, dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp61,4 triliun.

Kemenkeu juga menambahkan, pembiayaan anggaran on-track, dengan reallisasi pembiayaan utang Rp107,6 triliun.

Jika dilihat, kontrak berjangka (futures) batu bara Newcastle menguat 3,83 persen di level USD119,4 per ton pada penutupan perdagangan Kamis (22/2/2024).

Meski demikian, secara bulanan harga batu bara masih tertekan 6,21 persen dan secara tahunan masih merana, yakni anjlok 43,17 persen.

Melansir Trading Economics, harga batu bara sempat turun menjadi USD115 per ton beberapa waktu lalu dan di level terendah sejak Mei 2021 karena penurunan permintaan.

Selain harga yang sulit menguat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor batu bara juga anjlok 29,76 persen secara tahunan pada Januari 2024.

Nilai ekspor batu bara turun dari sebelumnya USD3,43 miliar atau setara Rp53,57 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per USD) menjadi USD2,4 miliar atau sekitar Rp37,4 triliun.

"Volume turun 18,06 persen dan nilainya turun 19,68 persen. Di pasar global, ada penurunan tren harga batu bara," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pekan lalu, Kamis (15/2).

Tak hanya batu bara, penurunan nilai ekspor RI juga terjadi pada minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Nilai ekspor komoditas CPO mencapai USD1,73 miliar atau sekitar Rp27,02 triliun pada Januari 2024.

Angka ini turun 11,54 persen dibanding nilai ekspor pada Januari 2023 yang mencapai USD1,96 miliar atau setara Rp30,61 triliun. Meski ekspor CPO naik 18,89 persen dibanding nilai ekspor Desember 2023 yang mencapai USD1,45 miliar. (ADF)