PNBP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Naik 212 Persen
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tahun 2023 tercatat sebesar Rp707 miliar.
IDXChannel – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tahun 2023 tercatat sebesar Rp707 miliar. Angka ini naik 212 persen dibandingkan target sebesar Rp333 miliar.
Sementara itu, PNBP non-SDA per hari ini sudah mencapai Rp232 miliar atau sudah di angka 33 persen dari target sebesar Rp708 miliar.
"Ini belum memperhitungkan target PNBP SDA yang kami targetkan di tahun 2024 ini sebesar Rp1,7 triliun yang sementara sedang dalam proses penyusunan peraturannya,” kata Dirjen PKRL Kementerian Kelautan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo pada keterangan pers yang diterima MPI, Jumat (26/4/2024).
Hal menggembirakan juga datang dari pengembangan garam rakyat. Pada 2023, produksi garam rakyat sebesar 2,5 juta ton, melebihi target yang ditetapkan sebesar 1,7 juta ton.
“Alhamdulillah kelebihan produksi dari target ini dibarengi harga garam di tingkat petambak yang cenderung stabil di kisaran Rp1.000/kg," imbuhnya.
Victor menyebut pengelolaan kelautan dan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut makin terdegradasi.
Dia mengatakan, KKP saat ini sedang menyusun rencana aksi perlindungan 30 persen wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045. Adapun pada 2024, target penambahan luas dan pengelolaan efektif kawasan konservasi mencakup beberapa hal di antaranya yakni penambahan kawasan baru seluas 200 ribu Ha, penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan 2 juta Ha, pengelolaan kawasan konservasi 17,8 juta Ha, pengelolaan 20 jenis ikan terancam punah, dan penyaluran bantuan KOMPAK untuk 20 kelompok.
Lebih lanjut, kata Victor, pengelolaan sedimentasi di laut juga urgent untuk dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian. Keberadaan sedimentasi di laut yang tidak dikelola dapat merubah struktur yang membahayakan alur pelayaran kapal nelayan.
"Sebagai pilot project kami akan mengembangkan kawasan pesisir berbasis pengelolaan sedimentasi laut di Demak, Jawa Tengah. Pilot ini membutuhkan keterlibatan banyak stakeholder baik lingkup KKP, instansi pusat lainnya, pemda, perguruan tinggi, serta partisipasi masyarakat," pungkasnya.
(YNA)