Polemik Harga Tiket Wisata Komodo, Sandiaga: Tidak Ada Penundaan
Sandiaga Salahudin Uno, meminta agar kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak merusak narasi kebangkitan pariwisata.
IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, meminta agar kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak merusak narasi kebangkitan pariwisata nasional.
Dia menegaskan polemik itu tidak menunda rencana pemerintah untuk menaikkan tiket ke wisata ke Pulau Komodo. Hal itu dikatakannya di sela gowes bareng PHRI Bike Tour dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Kota Bogor, Sabtu (6/8/2022).
"Jangan sampai ada gejolak yang merusak narasi kebangkitan pariwisata kita. Terbukti ekonomi kita bangkit karena pariwisata menyentuh 10 persen jangan sampai narasi positif yang selama ini kita bangun kita sudah bisa melampaui Thailand di posisi 32 kita sudah bisa mnjadi negera yang sukses menangani pandemi tercoreng karena ketidakpahaman kepada kebijakan konservasi dan ekonomi secara beriringan," kata Sandiaga.
Sandiaga menegaskan sampai hari ini tidak ada penundaan ataupun pembatalan. Tetapi, pihaknya justru akan melakukan komunikasi yang lebih baik lagi sehingga masyarakat bisa memahami.
"Tidak ada perhari ini penundaan atau pembatalan yang ada bagaimana kita menata agar informasi ini bisa dicerna dan dimengerti wisatawan dan pelaku pariwisata Labuan Bajo dan dan NTT," jelasnya.
Karena, terpenting adalah sosialisasi edukasi tentang upaya konservasi dan pemulihan secara beriringan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
"Sudah berkoordinasi dengan temen-temen PHRI juga ini kita akan tindak lanjuti dengan komunikasi publik yang lebih baik sosialisasi edukasi tentang upaya konservasi dan pemuliham ekonomi secara beriringan itu pertama. Kedua perintah Presiden untuk memantau situasi kondusif aman nyaman menyenangkan bagi wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif. Kami berkordinasi juga kementerian lembaga dan juga Pemda, Provinsi dan Kabupaten," tutupnya. (TYO)