ECONOMICS

Prabowo Mau Swasembada Energi, Ketergantungan Minyak Perlu Dikurangi

Atikah Umiyani 30/10/2024 14:50 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia swasembada energi sehingga memiliki kedaulatan penuh.

Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia swasembada energi sehingga memiliki kedaulatan penuh. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia swasembada energi sehingga memiliki kedaulatan penuh. Namun, tantangan terbesar terletak pada tingginya kebutuhan energi sehingga harus diimpor.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, produksi minyak dalam negeri saat ini hanya sekitar 600 ribu barel per hari (BOPD) sementara kebutuhan minyak nasional mencapai 1,5 juta BOPD. Artinya, RI defisit minyak sekitar 900 ribu BOPD yang harus dibeli dari luar negeri.

Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Yuliot mengatakan, kunci mewujudkan swasembada energi ada pada diversifikasi energi, terutama ke energi baru dan terbarukan (EBT).

"Jadi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari fosil, kita juga berusaha untuk melakukan diversifikasi yang dinamakan dengan energi baru dan terbarukan," ujarnya saat Peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Menurut Yuliot, Indonesia memiliki potensi besar soal sumber EBT mulai dari tenaga surya hingga nabati. Saat ini, pemerintah juga terus mendorong pengembangan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan impor gasoline.

"Di mana kalau untuk ekosistem kendaraan listrik, bahan bakunya untuk di Maluku Utara (nikel) sangat tersedia," katanya.

Selain EBT, Yuliot sebelumnya mengatakan, pemerintah akan tetap berupaya mendongkrak lifting minyak yang saat ini mencapai 600 BOPD. Namun, di saat yang bersama konsumsi BBM perlu ditekan, terutama lewat program kendaraan listrik.

Selain listrik, pemerintah juga mendorong optimalisasi bahan bakar nabati yang saat ini berada di level B35. Campuran biodiesel ini akan ditingkatkan ke depan menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," ujar Yuliot.

(Rahmat Fiansyah)

SHARE