Prabowo Minta Biaya SD-Kuliah Gratis, Menkeu Evaluasi Efektivitas 20 Persen Anggaran Pendidikan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengevaluasi efektivitas dari penyerapan anggaran pendidikan yang setiap tahun terbilang besar.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengevaluasi efektivitas dari penyerapan anggaran pendidikan yang setiap tahun terbilang besar. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan biaya Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah bisa gratis.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, alokasi APBN untuk sektor pendidikan pada 2027 mencapai Rp824 triliun. Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) hingga daerah.

"Kita melihat Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di kementerian-kementerian lain yang lebih kecil," katanya dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Suahasil menyampaikan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas penggunaan mandatori anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Evaluasi difokuskan pada tolok ukur capaian nyata, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), hingga skor Programme for International Student Assessment (PISA).

"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang? Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya," tuturnya.

Suahasil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk menyusun desain besar (grand design) pendidikan nasional yang lebih terarah dan terukur agar penggunaan dana ratusan triliun rupiah mampu memberikan dampak dan manfaat optimal bagi daya saing bangsa.

"Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ," kata Suahasil.

Lebih lanjut, Suahasil membeberkan bahwa penataan ulang ini akan membedah seluruh ekosistem pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, hingga pendidikan tinggi. Berbagai program dan lembaga strategis juga masuk dalam jangkauan reviu pemerintah, antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, jaringan sekolah terintegrasi, hingga tata kelola penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

(Rahmat Fiansyah)