ECONOMICS

Presiden Prabowo Minta Bimo Wijayanto Perbaiki Sistem Pelaporan Pajak Coretax

Binti Mufarida 20/05/2025 18:04 WIB

Presiden Prabowo Subianto meminta Bimo Wijayanto untuk membenahi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, Coretax

Presiden Prabowo Minta Bimo Wijayanto Perbaiki Sistem Pelaporan Pajak Coretax (Binti Mufarida/iNews Media Group)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta Bimo Wijayanto untuk membenahi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, Coretax. Bimo merupakan sosok yang ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. 

“Saya belum bisa memberikan (penjelasan), tapi niatnya memang untuk mempercepat akselerasi dari pembenahan dan penyempurnaan coretax, soal target dan segala macam saya harus lapor kepada Ibu Menteri,” kata Bimo kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Bimo menambahkan, dirinya akan segera dilantik dalam pekan ini. Meski begitu, dia masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Secepatnya. Mungkin minggu ini, mungkin," katanya.

Bimo melanjutkan, dirinya telah diundang pihak Istana Kepresidenan untuk mengikuti asesmen pada 20 Maret lalu untuk menjadi Dirjen Pajak.

“Pemberitahuaannya saya diundang ke Istana untuk asesmen lah, itu 20 Maret," kata dia.

Bimo telah lama duduk di kursi pemerintahan sebelum menduduki posisi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP).

Usai di KSP, Bimo kembali mendapatkan jabatan sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan, Bimo memiliki peran menarik investasi strategis serta mengelola sektor pertambangan yang vital bagi perekonomian nasional. 

Selain di pemerintahan, Bimo juga jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak Juni 2022, ia dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk. Dia kembali menjabat komisaris pada 2024.

(Nur Ichsan Yuniarto)

SHARE