Program Hilirisasi Tambang Tuai Cibiran, Luhut Sebut Banyak Negara Apresiasi
Luhut mengklaim banyak negara yang memberikan apresiasi terhadap program hilirisasi. Meskipun lembaga internasional mencibir bahkan menggugat program itu.
IDXChannel – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas melanjutkan program hilirisasi pertambangan. Meskipun, program tersebut menuai banyak cibiran bahkan digugat oleh lembaga internasional.
Program tersebut juga diragukan banyak pihak, termasuk dana moneter internasional alias IMF. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kondisi tersebut berbalik.
Dia mengklaim banyak negara yang memberikan apresiasi terhadap program hilirisasi.
"Seperti halnya juga terjadi pada saat saya mendampingi Presiden @jokowi ke Australia beberapa hari yang lalu, mulai dari Perdana Menteri Anthony Albanese sampai Menteri Industri Australia pun mengakui dan melihat bahwa Indonesia sudah sangat maju perekonomiannya karena tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan," katanya dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (7/7/2023).
Dalam postingan tersebut, Luhut menyinggung soal negara-negara maju institusi internasional yang meremehkan program hilirisasi. Akan tetapi Luhut menjelaskan bahwa program ini adalah untuk kepentingan generasi selanjutnya.
"Inilah legacy terbaik dari Presiden Joko Widodo yang diberikan untuk generasi penerus bangsa dalam 20 atau bahkan 50 tahun ke depan. Saya ingin anak-anak muda Indonesia punya semangat untuk tidak gentar terhadap semua tekanan yang diberikan kepada bangsamu," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan program hilirisasi akan terus dilakukan meski banyak keraguan dari pihak lain. Menurut Luhut, selama program ini berjalan sesuai dengan jalur tidak ada kata menyerah melakukan program hilirisasi.
Selain kunjungan ke Australia, Luhut bersama Jokowi melakukan kunjungan ke Papua New Guinea (PNG) untuk membuka peluang kerja sama ekonomi.
"Dan sekali lagi, hilirisasi mineral jadi fokus kerja sama bilateral kedua negara, karena PNG juga melihat potensi besar program ini untuk mengentaskan kemiskinan di sana. Untuk itulah, Presiden @jokowi dan Prime Minister James Marape sepakat membentuk task force untuk menindaklanjuti hal ini," jelasnya.
(FRI)