Program Kompor Listrik Batal, Begini Komentar Gibran
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut memberi komentar pembatalan program kompor listrik oleh PLN.
IDXChannel - PT PLN (Persero) telah membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi perihal pembatalan program konversi kompor gas LPG ke kompor listrik oleh PLN.
Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mempersilakan warga di wilayahnya bila tetap ingin menggunakan kompor listrik atau masih ingin menggunakan kompor LPG.
"Masih ada pilihan. Kompor listrik yo apik (bagus), gas yo (ya) nggak apa-apa," kata Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, dikutip Kamis, (29/9/2022).
Sebagaimana diketahui, Kota Solo menjadi salah satu kota pilot project program konversi kompor LPG ke kompor listrik atau disebut dengan kompor induksi.
Mulai Juli 2022, PT PLN telah mendistribusikan sebagian bantuan berupa perangkat kompor listrik kepada warga di beberapa kecamatan Kota Solo.
Saat ditanya apakah dirinya mendukung pembatalan program itu, Gibran mengatakan dirinya menyerahkan kepada warga saja. "Saya sih tergantung warga, lebih enak pakai apa, disesuaikan saja," tuturnya.
Menyusul pembatalan program konversi LPG tersebut, Gibran mengaku, belum mengetahui apakah kompor induksi yang sebelumnya telah didistribusikan oleh PLN itu akan ditarik kembali atau tidak.
Sejauh ini, lanjut Gibran, pihaknya belum berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN Solo. "Belum (koordinasi). Nanti tak (saya) komunikasikan juga sama beliau-beliau yang ada di PLN ya," ucap dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan memberikan apresiasi langkah PLN yang telah membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Menurutnya, dengan keputusan ini akan meredam polemik mengenai penggunaan kompor listrik di masyarakat.
"Saya kira ini keputusan yang bijak dari PLN karena mendengarkan masukan dari masyarakat dan stakeholder yang lain sehingga bisa mengambil keputusan dibatalkan karena tidak memperlebar polemik di masyarakat. Dengan demikian, isu ini harusnya sudah selesai," kata Mamit dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).
Sementara itu, Direktur Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, keputusan tersebut sudah tepat. Menurutnya, pemerintah memiliki waktu lebih untuk menyelesaikan persoalan kelebihan pasokan (oversupply) yang dialami oleh PLN.
"Sudah tepat pemerintah membatalkan program kompor listrik. Bereskan dulu masalah di pembangkit listrik yang kelebihan pasokan baru bicara soal kompor listrik," tandasnya.
(FAY)