Program MBG Serap APBN Rp39 Triliun dalam 2 Bulan

Kementerian Keuangan mencatat percepatan belanja pemerintah pusat pada awal tahun 2026 dipicu program MBG.

IDXChannel - Kementerian Keuangan mencatat percepatan belanja pemerintah pusat pada awal tahun 2026. Salah satunya dipicu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang penyerapannya mencapai Rp39 triliun.

Hingga akhir Februari 2026, realisasi belanja negara telah menembus Rp346,1 triliun, Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp155 triliun dan belanja Non-K/L yang mencapai Rp191 triliun.

Kenaikan paling mencolok terlihat pada pos belanja barang yang melonjak 269,4 persen secara tahunan menjadi Rp67,6 triliun. Hal ini merupakan dampak langsung dari penyaluran anggaran program MBG yang dikebut sejak awal tahun.

“Jadi dalam dua bulan, Januari dan Februari kira-kira MBG sudah sekitar Rp39 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret, Rabu (11/3/2026).

Jika pada periode yang sama tahun lalu realisasi MBG hanya sekitar Rp0,3 triliun, saat ini pemerintah rata-rata mengucurkan Rp19 triliun hingga Rp19,5 triliun setiap bulannya untuk program tersebut.

Selain belanja barang, sektor infrastruktur juga mendapat guyuran dana besar. Belanja modal tercatat melesat 400,5 persen menjadi Rp15,3 triliun. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan mesin guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, belanja pegawai tumbuh 24,2 persen mencapai Rp45,1 triliun. Selain karena rekrutmen ASN baru, kenaikan ini dipicu oleh perubahan skema pembayaran tunjangan guru non-PNS.

“Kalau sebelumnya triwulanan berarti baru dibayar Maret. Sekarang dibayar bulanan, Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi terlihat seperti lonjakan di awal tahun, padahal itu perubahan mekanisme pembayaran,” ujar Suahasil.

Realisasi bantuan sosial (bansos) juga mengalami peningkatan menjadi Rp27 triliun, naik 4,3 persen. Percepatan ini mencakup penyaluran KIP Kuliah serta PKH tahap pertama yang sudah dimulai sejak Januari.

Sementara itu, belanja Non-K/L yang mencapai Rp191 triliun dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun (Rp36,6 triliun untuk 3,7 juta jiwa), pembayaran bunga utang secara tepat waktu, dan pembayaran kompensasi BBM dan listrik.

(Rahmat Fiansyah)