Program Pangan Murah Dipastikan Tak Ganggu Pasokan Sembako di Pasar Tradisional
Program tersebut diharapkan mampu memberikan intervensi terhadap harga bahan pokok di pasaran dan harganya tidak naik tinggi.
IDXChannel - Pemerintah memastikan penyelenggaraan program Gerakan Pangan Murah (GPM) tidak akan mengganggu pasokan di pasar tradisional.
Kepastian ini disampaikan seiring peluncuran program GPM di 342 titik lokasi yang tersebar di 301 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Program tersebut diharapkan mampu memberikan intervensi terhadap harga bahan pokok di pasaran dan harganya tidak naik tinggi.
Menurut Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, harga bahan makanan yang dijual lewat GPM bisa lebih murah dibanding harga di pasaran lantaran pemerintah langsung membelinya dari petani dan peternak.
Dengan demikian ada banyak mata rantai yang diputus, sehingga dapat memangkas biaya distribusi, yang menjadi penyebab harga bisa lebih murah.
"Ya ini kan Bapanas (Badan Pangan Nasional) langsung ambil dari produsen, lalu didistribusikan ke Pemerintah daerah di Kabupaten-kabupaten, sehingga jalur yang panjang itu dipotong. Jadi kalo ada harga yang tinggi di suatu daerah, maka gerakan ini bisa berada di situ," ujar Zulkifli, dalam peluncuran GPM, Senin (26/6/2023).
Dengan adanya harga yang lebih murah tersebut, Zulkifli juga berharap program GPM juga dapat membantu pemerintah dalam inflasi.
Namun demikian, meski diambil langsung dari petani dan peternak, pemerintah juga memastikan bahwa program GPM tidak akan mengganggu ketersediaan pasokan untuk pasar tradisional.
Bukannya menganggu pasokan, keberadaan program GPM justru diklaiM Arief menguntungkan para peternak dan petani.
Hal tersebut lantaran keberadaan GPM menjadi jaminan penyerapan langsung dari pemerintah, sehingga mereka kini memiliki standby buyer maupun offtaker yang siap menampung langsung hasil panen petani maupun para peternak.
"Insyaallah tidak menggangu pasokan di pasar. Justru teman-teman atau pengusaha peternak atau petani, malah senang kalau ada standby buyer atau offtaker," ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan yang sama.
Dengan adanya peran pemerintah sebagai standby buyer dan offtaker melalui GPM, para petani dan peternak menurut Arief kini tinggal fokus pada pemaksimalan proses produksi dan juga kualitas produk yang dihasilkan.
"Karena Presiden juga sudah menegaskan bahwa tugas peternak, petani dan nelayan itu berproduksi. Kemudian tugas BUMN untuk menyiapkan dan melakukan stabilisasi dengan menyerap produk tersebut," tutur Arif.
Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, Arief menjelaskan, pemerintah juga perlu melakukan pemberesan dari sisi hulu maupun hilir.
Stabilitas di hulu perlu dijaga dari sisi produksi peternak maupun petani, sehingga ketersediaan barang tetap terjaga.
Sedangkan di sisi hilir, menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan menyediakan harga barang yang terjangkau.
Sebagai informasi, pelaksanaan GPM serentak pada 26 Juni 2023 ini digelar di 342 titik dengan melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing.
Seperti pada umumnya setiap pelaksanaan GPM, para pemasok yang terdiri BUMN Pangan seperti Perum BULOG dan ID FOOD, BUMD, Asosiasi, Koperasi atau Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar.
Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.
(TSA)