Proyek Abadi Masela Akhirnya Mulai Konstruksi Setelah 28 Tahun Perencanaan
Prabowo meminta pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela yang telah tertunda hampir tiga dekade dapat diselesaikan secepat mungkin.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan fasilitas Pengolahan Proyek LNG Abadi Masela melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Hadir secara virtual, Prabowo meminta pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela yang telah tertunda hampir tiga dekade dapat diselesaikan secepat mungkin agar segera memasuki tahap produksi dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada Kamis, 16 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela secara resmi dimulai," ujar Presiden dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Proyek strategis nasional (PSN) di sektor energi tersebut menjadi salah satu investasi migas terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai sekitar USD20,9 miliar atau setara Rp390 triliun.
"Dengan groundbreaking hari ini, pekerjaan mulai berjalan. Investasi ini sekitar Rp20,9 miliar akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG pertahun. Akan meningkatkan lifting kita," tambah Bahlil.
Proyek yang dioperasikan INPEX Corporation melalui anak usahanya, INPEX Masela Ltd., memiliki kapasitas produksi liquefied natural gas (LNG) sebesar 9,5 juta ton per tahun.
Selain itu, proyek tersebut akan memproduksi kondensat hingga 35.000 barel per hari serta gas bumi sekitar 150 juta kaki kubik per hari untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Berlokasi di Lapangan Abadi, Blok Masela, Laut Arafura, sekitar 750 kilometer di selatan Ambon, Maluku, proyek ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai pemain utama di industri gas alam dunia.
Keunggulan utama Proyek LNG Abadi Masela yaitu penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) yang memungkinkan emisi karbon hasil proses produksi ditangkap dan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir bawah tanah. Teknologi tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung target net zero emission pada 2060.
Dalam pengembangannya, proyek mencakup pembangunan fasilitas bawah laut (subsea), Floating Production Storage and Offloading (FPSO), pipa gas, pipa CO2, hingga fasilitas pengolahan LNG dan CCS di darat yang berlokasi di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Perjalanan Proyek LNG Abadi telah berlangsung sejak penemuan cadangan gas pada tahun 2000. Pengembangan sempat mengalami penyesuaian setelah pemerintah mengubah konsep dari fasilitas terapung (Floating LNG/FLNG) menjadi fasilitas darat (Onshore LNG).
Pada 2023, struktur kepemilikan proyek berubah setelah Shell melepas 35 persen participating interest kepada Pertamina Hulu Energi Masela sebesar 20 persen dan PETRONAS Masela sebesar 15 persen. Saat ini komposisi kepemilikan terdiri atas INPEX Masela 65 persen, Pertamina Hulu Energi Masela 20 persen, dan PETRONAS Masela 15 persen.
Memasuki 2026, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah tahapan penting, mulai dari persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimulainya pembangunan fisik proyek sejak Februari 2026, hingga rampungnya pembebasan lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Juni 2026.
Sejumlah badan usaha milik negara juga telah menyatakan minat menjadi pembeli gas domestik. PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia telah menandatangani Heads of Agreement (HoA) sebagai calon offtaker untuk memanfaatkan pasokan gas dari Blok Masela.
Bahlil menyebut, selain memperkuat pasokan energi nasional, proyek ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang besar. Nilai kontribusinya terhadap perekonomian nasional diperkirakan mencapai USD137,7 miliar sepanjang masa operasi proyek.
Pada fase konstruksi, proyek diperkirakan mampu menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja dengan prioritas bagi pekerja lokal. Pemerintah juga menargetkan adanya transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan vendor lokal dalam rantai pasok proyek.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, proyek ini juga memberikan manfaat melalui hak kelola participating interest sebesar 10 persen yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, proyek diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum di Kepulauan Tanimbar serta meningkatkan potensi dana bagi hasil yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur.
(Febrina Ratna Iskana)