Proyek IKN Disebut Jadi Solusi Atasi Banjir Puluhan Tahun di Kaltim
Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) dapat menjadi solusi atas permasalahan banjir yang kerap melanda Kalimantan Timur selama puluhan tahun.
IDXChannel - Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe mengatakan, pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menjadi solusi atas permasalahan banjir yang kerap melanda beberapa wilayah IKN, seperti di Kecamatan Sepaku, Kabupeten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dhony menjelaskan, banjir yang kerap terjadi di wilayah IKN merupakan banjir laten atau sudah terjadi sejak tahun 70-an. Hal itu dikarenakan memang lokasi pembangunan IKN dan beberapa wilayah penyangganya merupakan dataran rendah.
"Justru kami ini (membangun IKN) bersama PUPR sudah mendesain bagaimana mengurangi risiko dari memitigasi debit air supaya tidak terjadi lagi (banjir). Itu yang sedang kita lakukan sejak tahun lalu," kata Dhony saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (3/4/2023).
Dhony mengaku, saat ini Badan Otorita IKN telah menunjuk konsultan yang akan melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan air di IKN. Tujuannya untuk memitigasi risiko banjir terutama saat datang hujan besar saat musimnya.
Namun demikian, sambungnya, memang dalam rangka penataan ulang kawasan ada kendala dari nasib permukiman warga tinggal di wilayah IKN sebelumnya. Seperti suku Paser Balik, Kalimantan Timur yang khawatir posisinya akan tergeser dari adanya penataan kawasan tersebut.
"Ada juga katanya suku Paser Balik mau digusur, sebetulnya bukan seperti itu. Tapi karena ini untuk menata dataran rendah, jadi jangan sampai banjir ini menjadi risiko bagi masyarakat," kata Dhony.
"Kemudian seolah-olah itu juga disebabkan oleh pembangunan IKN, padahal sejak tahun 1970 (sudah banjir). Nah kita ingin membenahi itu supaya jangan ada masalah bencana di IKN," sambungnya.
Menurut Dhony, saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat maupun di daerah untuk mencarikan solusi agar banjir tersebut bisa tertangani namun tidak mengambil hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat di Kalimantan.
Meski demikian, lanjutnya, hal tersebut bukan menjadi hambatan dalam progress pembangunan IKN yang tengah dijalankan. Sebab, hingga 2024, fokus pembangunan setidaknya dapat ditampungkan pembangunan tahap pertama seluas 1.700 hektare. Terdiri dari WP1A 900 hektare, 1B 500 hektar, dan 1C 300 hektare.
"Kita bangun pun nanti tidak yang besar-besar, tapi semacam butik city, orang nyaman tinggal di sana, kebutuhan terpenuhi, dan bisa membuat iri orang," pungkas Dhony.
(FAY)