Proyek Trans Papua Mamberamo-Elelim Capai 51,59 Persen, Ditargetkan Rampung November 2026
Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo-Elelim capai 51,59 persen di pertengahan Juli 2026. Menteri PU menargetkan proyek tersebut rampung pada November 2026.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan progres pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura–Wamena Segmen Mamberamo–Elelim sepanjang 50,14 kilometer mencapai 51,59 persen hingga pertengahan Juli 2026.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi fondasi utama dalam memperkuat konektivitas antarpusat pertumbuhan ekonomi, termasuk di wilayah tertinggal seperti Papua. Targetnya proyek ini akan rampung pada November 2026 mendatang.
"Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kota, pulau, hingga daerah tertinggal di seluruh Indonesia kami lakukan untuk membuka akses bagi investasi, mendukung kawasan industri, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas," ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu (2/8/2027).
Segmen Mamberamo–Elelim merupakan bagian dari Ruas Jayapura–Wamena yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Pegunungan. Kehadiran jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang selama ini relatif tinggi akibat terbatasnya akses transportasi.
Selain mempercepat distribusi barang, pembangunan jalan juga diharapkan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.
Pembangunan ruas jalan tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme pembayaran berbasis layanan atau Availability Payment (AP). Konstruksi dimulai sejak Juli 2024 dengan target penyelesaian pada November 2026.
Adapun pekerjaan yang telah dilakukan meliputi pembukaan dan pembentukan badan jalan, pembangunan struktur perkerasan jalan, drainase, jembatan, bangunan pelengkap, pekerjaan tanah, pengamanan lereng, perlengkapan jalan, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Kementerian PU mengakui pembangunan ruas tersebut menghadapi tantangan besar karena melintasi kawasan pegunungan dengan tebing curam, hutan lebat, curah hujan tinggi, serta potensi bencana longsor. Mobilisasi alat berat dan material konstruksi juga memerlukan penanganan khusus akibat terbatasnya akses menuju lokasi proyek.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian PU menerapkan berbagai teknologi modern, mulai dari survei Real-Time Kinematic (RTK) berbasis satelit GNSS yang dipadukan dengan survei LiDAR untuk memperoleh data topografi yang akurat.
Selain itu, dilakukan survei geoteknik secara detail sebagai dasar penyusunan desain konstruksi, penyesuaian metode kerja sesuai kondisi medan, serta pengawasan mutu dan keselamatan kerja secara ketat.
Pada titik-titik rawan longsor, pemerintah juga membangun sistem drainase lereng, melakukan stabilisasi tebing, memasang struktur penahan tanah, revegetasi, serta pemantauan kondisi lereng secara berkala guna menjaga keamanan dan keberlanjutan fungsi jalan. (Febrina Ratna Iskana)