Puan Maharani Minta Program Prabowo-Gibran Langsung Dieksekusi di 2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan program pemerintahan baru Prabowo-Gibran sudah bisa dieksekusi pada tahun pertama pemerintahan.
IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan program pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah bisa dilaksanakan pada tahun pertama.
Sebab, DPR dan pemerintahan saat ini telah melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025. DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025.
Sehingga, pemerintahan baru bisa langsung menjalankan programnya sejak tahun pertama.
“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta nota Keuangan, yang akan disampaikan oleh saudara Presiden,” ujar Puan dalam pidatonya tentang RRU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, dana APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Itu karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat.
“Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending,” ujar dia.
Dengan begitu, Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
(Febrina Ratna)