Pulihkan Ekonomi, BI Siapkan Enam Agenda Prioritas ke G20
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan telah membawa enam agenda prioritas ke Finance Track dalam Presidensi G20 Indonesia.
IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan telah membawa enam agenda prioritas ke Finance Track dalam Presidensi G20 Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya di 1st FMCBG Indonesia G20 Presidency hari ini, Kamis (17/2/2022).
"Agenda pertama, Exit Strategy untuk Mendukung Pemulihan, mengamankan jalan keluar yang stabil dari pandemi adalah prioritas bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia. Saat pemulihan sedang berlangsung, dengan beberapa negara bergerak menuju normalisasi kebijakan lebih awal dari yang lain, penyesuaian kebijakan moneter mereka bersama dengan penarikan stimulus akan membentuk ekonomi global," ujar Perry.
Hal ini, menurut dia juga akan berpotensi menciptakan kondisi keuangan global yang lebih ketat dan dapat menyebabkan capital outflow dari pasar negara berkembang. Dengan latar belakang tersebut, agenda exit strategy akan membahas bagaimana G20 dapat menjaga momentum pemulihan global dari limpahan negatif yang berasal dari exit policy yang tidak sinkron dan kecepatan normalisasi kebijakan yang berbeda, melalui strategi keluar yang terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik.
"Lebih jauh lagi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik pada sisi penawaran dan permintaan. Gangguan tersebut (seperti pengangguran tinggi, lemahnya investasi, dan produktivitas rendah) jika tidak ditangani dengan benar, pasti akan menorehkan bekas luka yang bertahan lama," ungkap Perry.
Bekas luka ini, sambung dia, dapat menahan laju pemulihan dan menghambat kemajuan menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi risiko yang berasal dari scarring effect, yang kemudian menjadi agenda prioritas kedua.
"Diskusi terkait agenda prioritas kedua ini membahas tentang bagaimana G20 dapat mengatasi scarring effect yang berakar dari pandemi dengan mengkalibrasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan investasi, bersama dengan strategi tenaga kerja dan realokasi modal," jelasnya.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 telah meningkatkan adopsi pembayaran digital. Pada tahun 2020 di bawah Presidensi Arab Saudi, G20 mengesahkan Peta Jalan FSB untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas. Tahap awal implementasi roadmap sedang dilakukan, dan G20 perlu memajukan pekerjaan ini pada tahun 2022. Oleh karena itu, agenda ketiga yakni Sistem Pembayaran di Era Digital, akan difokuskan pada dua topik utama, yaitu tentang pembayaran lintas batas dan CBDC.
"Itulah cara G20 dapat mempromosikan pembayaran lintas batas yang lebih murah, lebih cepat, yang transparan dan lebih mudah diakses, dan bagaimana G20 dapat menjalin hubungan kolaborasi yang lebih kuat untuk lebih memahami implikasi CBDC pada sistem moneter internasional, termasuk spillover dan aliran modal," ungkap Perry.
Di sisi lain, Perry mengatakan bahwa pandemi adalah peringatan keras bahwa ekonomi global mungkin sangat terpengaruh oleh guncangan yang non tradisional. "Perubahan iklim dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada pandemi, jadi kita perlu mengatasi risiko dan membangun kembali dengan lebih baik menuju pemulihan yang hijau dan berkelanjutan," tegas Perry.
Namun, karena masing-masing negara memiliki kapasitas dan kecepatan yang berbeda dalam menangani masalah seperti itu, maka penting bahwa agenda iklim juga membahas keterjangkauan pembiayaan, teknologi dan pengetahuan untuk bergerak menuju transisi yang adil.
Oleh karena itu, agenda Keuangan Berkelanjutan akan fokus pada bagaimana G20 dapat mempromosikan keadilan dan transisi yang terjangkau menuju ekonomi rendah karbon dan keuangan berkelanjutan, baik dari perspektif makroekonomi dan stabilitas keuangan.
Pandemi telah memperluas ketidaksetaraan terutama bagi kalangan yang paling rentan dan kurang terlayani, termasuk UMKM. Ekspansi pembayaran digital dan ekonomi digital dapat menawarkan jalan untuk meningkatkan akses keuangan bagi individu dan UMKM dan ini dapat meningkatkan ekonomi pemulihan.
"Di bawah agenda Inklusi Keuangan, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada inklusi keuangan digital dan pembiayaan UKM dengan memastikan implementasi G20 2020 Financial Inclusion Action Plan (FIAP), sekaligus mempromosikan penggunaan teknologi digital untuk mendukung ekonomi yang lebih inklusif," ungkap Perry.
Kolaborasi dan kepemimpinan yang kuat dari negara-negara G20 dan OECD telah membantu mewujudkan kesepakatan bersejarah menuju sistem perpajakan internasional yang lebih stabil dan adil.
Berdasarkan pada kesepakatan ini, di bawah agenda Perpajakan Internasional, G20 akan memajukan pembahasan bidang terkait paket pajak internasional, kepastian pajak, transparansi pajak, pajak dan pembangunan, lingkungan dan pajak, serta pajak dan gender.
"Secara keseluruhan, agenda ini bertujuan untuk memastikan pemulihan yang inklusif, tidak meninggalkan siapa pun, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan juga, agenda 2022 bertujuan untuk memastikan pemulihan yang inklusif, kuat dan berkelanjutan. Kita percaya bahwa kepemimpinan global G20 memainkan peran penting untuk mencapai hal ini, dan kami berharap untuk memiliki diskusi yang bermanfaat dan konstruktif hari ini," pungkasnya. (TYO)